MATARAM-Penyakit belanja lelet rupanya belum bisa enyah dari pemerintah daerah di NTB. Yang aneh, mulai dari Pemprov NTB hingga sepuluh pemerintah kabupaten/kota, kali ini dilanda penyakit lelet belanja secara serentak.
Akibatnya, sebanyak Rp 1,9 triliun Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan fisik yang disiapkan pemerintah pusat untuk NTB tahun 2008, hingga April kini nganggur. Padahal DAK Fisik termin pertama sudah siap semenjak dua bulan lalu.
"Kami menyesalkan belum ada pemerintah daerah yang bisa mencairkan DAK di awal tahun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB H Taukhid, kemarin (6/4). Harusnya kata dia, di triwulan pertama ini sudah mulai progres.
Dia mengungkapkan, total DAK fisik untuk NTB 2018 mencapai Rp 1,9 triliun. Paling banyak untuk Pemprov NTB yang mencapai Rp 362,4 miliar. Sementara untuk kabupaten/kota, paling banyak di Lombok Timur yang mencapai Rp 280 miliar. Disusul kemudian Sumbawa Rp 205 miliar, lalu, Lombok Barat Rp 181 miliar, Kabupaten Bima Rp 172 miliar, Lombok Tengah Rp 165 miliar, Kota Mataram Rp 154 miliar, Sumbawa Barat Rp 129 miliar, Lombok Utara Rp 122 miliar, Dompu Rp 97 miliar, dan Kota Bima Rp 43,5 miliar.
Proyek DAK fisik peruntukannya macam-macam. Antara lain berupa perbaikan gedung sekolah, perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi dan pengadaan fasilitas air bersih untuk masyarakat.
Mestinya kata Taukhid, pemerintah daerah proaktif agar dana bisa segera digunakan. Selama ini, pemerintah daerah selalu beralasan bahwa DAK terlambat dieksekusi karena petunjuk pelaksanaan dan petujuk teknis pusat belum turun. Namun, bagi Taukhid, persoalan itu tidak mesti selalu jadi alasan.
"Uangnya sudah tersedia tinggal ditransfer, tapi tergantung apakah mereka sudah memenuhi semua syarat atau belum," ujarnya.
Bagi Taukhid, kondisi di mana tak satu pun pemerintah daerah yang mampu membelanjakan DAK Fisik hingga triwulan pertama lewat sangat tidak lumrah. Padahal sedari awal DJPB mewanti-wanti agar ada progres di awal tahun sehingga proyek-proyek fisik tidak molor hingga akhir tahun.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram Adnan Wimbyarto menyebutkan, hingga kemarin, baru dua Pemda yang paling siap dari berbagai persyaratan untuk pencairan DAK fisik. Yakni Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat. Diperkirakan minggu depan mereka sudah akan mulai mencairkan dana tersebut.
"Daerah lain sudah siap tapi banyak syarat yang belum bisa dipenuhi," ungkap Adnan.
DAK Fisik ini sendnri pada 2018 disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama disalurkan sebesar 25 persen dari pagu alokasi, disalurkan semenjak Februari dan paling lambat Juli. Tahap II sebesar 45 persen dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat April, paling lambat Oktober. Dan tahap III adalah selisih antara dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Disalurkan paling cepat September dan paling lambat Desember.
Dana Transfer
Sementara itu, secara umum, hingga kemarin, total realisasi dana transfer ke daerah sudah mencapai Rp 3,6 triliun atau 23,81 persen dari pagu 2018 Rp 15,3 triliun. Terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 219 miliar, dana alokasi umum Rp 2,8 triliun, DAK Rp 288 miliar, dana insentif daerah Rp 100 miliar, dan dana desa Rp 196 miliar.
"Kami akan terus mendorong agar item-item belanja anggaran ini realisasinya lebih bagus," katanya.
Tidak hanya belanja pemerintah daerah. Taukhid juga menyoal masih rendahnya belanja pemerintah pusat di daerah. Hingga April, persentasenya masih rendah. Belanja satuan kerja instansi vertikal di NTB menurutnya belum bagus. Termasuk juga realisasi belanja ABPN untuk dana dekosentrasi baru terealisasi Rp 20 miliar atau 12,72 persen dari total Rp 158 miliar.
Demikian juga dengan dana tugas tambahan, baru Rp 15 miliar atau 2,73 persen dari pagu Rp 574 miliar, dan belanja urusan bersama belum ada realisasi dari pagu Rp 3,4 miliar. "Ini ada apa?" katanya.
Tidak kalah parah adalah realisasi kontrak belanja pemerintah pusat di NTB. Hingga kemarin dari 914 kontrak, realisasi baru Rp 102 miliar atau 19,91 persen dari total dana Rp 514 miliar. Sehingga masih ada sisa Rp 412 miliar. Menurut Taukhid, realisasi itu menunjukkan para pihak ketiga masih sebatas mengambil uang muka. Harusnya realisasi kontrak bisa lebih besar.
Menurutnya, salah satu faktor rendahnya realisasi kontrak seperti itu karena kontraktor tidak segera menagih. Beberapa pemborong biasanya menunggu, dia tidak minta segera dicairkan. Biasanya mereka ingin sekaligus setelah pekerjaan selesai.
"Kita belum tahu kenapa mereka tidak mau segera mencairkan," katanya.
Idealnya, jika semakin cepat dana itu dicairkan maka akan semakin bagus. Sebab, tidak bagus anggaran dibiarkan mengendap terlalu lama. Karena itu, ia merasa perlu mengadakan pertemuan kembali dengan para kontraktor di NTB.
Awal Januari lalu, DJPB sudah mengadakan pertemuan khusus terkait hal itu. Para pelaku usaha dan pemborong diundang untuk membicarakan masalah tersebut. Selama ini mereka mengeluhkan proses pencairan yang sulit di pemerintahan.
"Proses pencairannya mudah kok, supaya uang ini segera dipakai," katanya. (ili/r8)
Komentar
Komentar
No comments:
Post a Comment