JAKARTA, NNC - Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai arah gerakan Presidium Alumni 212 kental dengan muatan kepentingan politik.
"Jadi ada apa sih di Reuni Alumni 212. Mengapa ada alumni 212 dan apa tujuan alumni 212 dilembagakan segala. Mungkin karena di depan mata ada agenda politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Mereka terinspirasi oleh kesuksesan di pilkada DKI Jakarta bisa direproduksi kembali di pilkada serentak dan pilpres mendatang," kata Karyono Wibowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/12/2017).
Menurut Karyono Wibowo, ada sejumlah indikator yang menunjukkan gerakan presidium 212 memiliki agenda politik.
Pertama, dirinya menuduh, saat pilkada DKI gerakan 212 memiliki agenda politik untuk menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan berbagai isu SARA yang dikemas dengan propaganda menggunakan ayat sampai mayat.
Indikator kedua, kata Karyono, propaganda dengan jargon jangan pilih calon kepala daerah yang di diusung oleh partai yang mendukung penista agama sudah beredar di berbagai media. Dalam hal ini, dia juga menuding, alumni 212 membuat propaganda 'jangan pilih partai dan calon presiden yang mendukung penista agama, jangan pilih partai pendukung Perppu No 2 tahun 2017'.
"Ketiga, bahwa adanya pengakuan dari Pembina Presidium 212 Kapitra Ampera yang menyatakan dengan tegas bahwa gerakan 212 adalah real politik," kata Karyono.
Jadi, menurutnya, menggunakan kata 'jangan pilih', itu sudah jelas merupakan bagian dari kepentingan politik.
"Lalu ada lagi narasi 'jangan pilih parpol pendukung penista agama', maka ini apa namanya kalau bukan tendensi politik, ada yang bisa jawab nggak?" ujarnya.
Meski demikian, narasi politik tersebut dibantah oleh presidium alumni 212, bahwa gerakan dan sepak terjang mereka sejauh ini tidak ada kepentingan politik apapun.
"Mereka membantah itu dan menyatakan ini murni kepentingan keagamaan, padahal itu jelas gerakan politik. Kalau ke Presiden narasinya 'Jangan pilih presiden pendukung penista agama yang tendensinya mengarah ke Jokowi," katanya.
Karyono yang adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengatakan, tidak hanya ada tendensi kepentingan politik Pilkada dan Pilpres, tapi ada juga tendensi mengubah ideologi negara. Selain itu, beberapa contoh seruan dan jargon yang menunjukkan adanya tendensi merubah haluan negara, yakni seruan untuk menegakkan NKRI Bersyariah dan Pancasila Syariah.
"Ini apa maksudnya, ada tambahan syariah di belakang NKRI dan Pancasila?" ujarnya bertanya-tanya.
Karyono menduga ada kelompok yang menjadi bagian dari aksi 212 mengusung ideologi khilafah untuk menggantikan bentuk negara Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam.
"Ini jelas menunjukkan Presidium Alumni 212 memiliki agenda politis dan ideologis", kata tegasnya.
Menurut Karyono, sepengetahuannya, dalam literasi di ormas Islam terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah tidak ada kata NKRI syariah dan Pancasila Syariah. Begitu juga di partai Islam seperti PKB, PPP dan PAN tidak menggunakan NKRI Syariah dan Pancasila Syariah sebagai pedoman organisasi.
"Ah sudahlah jangan aneh-aneh. NKRI ya NKRI, enggak ada NKRI Syariah. Cukup Pancasila jangan ditambah syariah di belakangnya. Jangan lagi mempersoalkan Pancasila yang sudah final," tegasnya.
Oleh karena itu, Karyono menyarankan, agar Presidium Alumni 212, sebaiknya menjadi partai politik atau menjadi underbow partai politik agar jelas dan fokus memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui saluran demokrasi yang diatur oleh konstitusi.
"Sebab, dengan demikian, maka persepsi dan kesan Presidium Alumni 212 menjadi broker politik bisa dihindari," ujarnya menyarankan.
No comments:
Post a Comment