WARTA KOTA, PALMERAH -- Rencana penerapan kebijakan lelang gula rafinasi oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mendapat penolakan kuat dari kalangan DPR.
Padahal kebijakan ini dinilai sejumlah pihak sangat menguntungkan para pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta dapat mematikan mafia gula kristal rafinasi yang selama ini bermain di komoditas gula.
Karenanya, penolakan lelang gula rafinasi oleh DPR, dinilai sejumlah pengamat dan ekonom cukup aneh dan tak masuk akal.
Salah satunya adalah peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.
Huda mengaku tidak habis pikir mengapa DPR bisa bersikap menolak lelang gula rafinasi, yang direncanakan pemerintah karena jelas-jelas berpotensi membabat mafia gula.
"Saya tidak paham mengapa DPR bisa bersikap seperti itu. Pastinya sikap DPR ini sangat disayangkan, karena tidak mendukung UMKM agar mendapat akses langsung dan lebih baik dalam memperoleh gula dengan harga wajar," kata Huda, saat dihubungi, Kamis (6/7/2017).
Karena penolakan DPR ini, kata Huda, rencana lelang gula rafinasi oleh pemerintah kembali tertunda. Padahal kata dia stok gula mulai makin menipis.
Huda menjelaskan industri gula memang banyak diincar sejumlah pihak atau para pencari rente untuk lebih menguasai sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya di komoditas ini.
Akibatnya para UMKM kerap mendapat gula dengan harga jauh lebih mahal dari sumbernya.
Karena itu kata Huda, kebijakan lelang yang direncanakan Kemendag sangat tepat, agar keadilan dapat tercipta serta menguntungkan UMKM.
No comments:
Post a Comment