NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta, Syamsuddin Radjab mengaku aneh dengan hasil kajian Kemenko Maritim yang di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, hasil kajian tersebut berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Rizal Ramli saat dirinya menjabat sebagai Menko Maritim.
"Yang unik ini kan satu kementerian bisa memiliki dua hasil kajian yang berbeda," ujar Syamsuddin, Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Kemenko Maritim di bawah pimpinan Rizal Ramli, kata dia, hasil kajian menuntut dilakukan penghentian mega proyek reklamasi teluk Jakarta yang kini menjadi polemik dan telah berubah menjadi isu nasional pasca moratorium dicabut Luhut Binsar Padjaitan.
"Menko Maritim sebelum yang sekarang melakukan kajian dan kesimpulannya reklamasi dihentikan," terangnya.
Namun, setelah Rizal Ramli dipecat Presiden Joko Widodo dari kursi Menko Maritim dan diganti Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam, hasil kajian justru sebaliknya. Di bawah kendali Luhut BP, moratorium reklamasi teluk Jakarta pun dicabut sekaligus dilanjutkan pembangunannya.
"Kemudian sekarang dengan menteri yang beda, melakukan kajian yang katanya hasilnya bisa dilanjut sehingga penghentiannya dicabut. Ini kan jelas ada masalah yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah," kata Syamsuddin.
Sementara itu, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung mengatakan hal yang sama dengan Syamsuddin. Menurutnya, aneh jika Presiden Joko Widodo merasa tidak pernah menerbitkan izin rekalamasi teluk Jakarta. Ia lantas mempertanyakan, siapa sebenarnya yang menerbitkan izin mega proyek yang membuat panas situasi nasional tersebut.
"Jangankan saya, presiden pun tidak tahu," cetusnya.
Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
No comments:
Post a Comment