PADANG, HALUAN -- Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2016 lalu hanya Rp391 Miliar, tidak sesuai yang ditargetkan yakni, Rp476 Miliar.
"Apalagi, untuk pencapaian target pendapatan 2017 . Hingga Juli, baru 40 persen dari target PAD 2017 yang tercapai, harusnya sudah lebih 50 persen," kata Ketua Pansus Pendapatan DPRD Kota Padang Faisal Nasir, Minggu (10/7).
Dikatakannya Pemko Padang, tidak perlu mengulur-ngulur waktu terkait hal ini, karena hanya membuat Kota Padang lambat berkembang.
Ia menilai, di lapangan banyak terjadi kasus pungli dibeberapa OPD yang ada di Kota Padang, sehingga proses target yang ditetapkan tersendat masuknya untuk pencapaian PAD.
"Aneh, dalam satu bulan untuk kawasan parkir di GOR Agussalim sebesar Rp10ribu seharinya, untuk lahan yang ada di depan kolam renang saja.
Sementara, retribusi parkir yang lainnya untuk kawasan GOR H.Agussalim ini tidak ada laporannya. Kemana perginya, laporan lainnya untuk perpakiran disana, " katanya.
Anehnya lagi, pendapatan di sektor parkir pada Dishub Kota Padang dari tahun ke tahun terus menurun.
"Secara logika, setiap hari atau bulannya kendaraan terus bertambah, tapi kenapa pendapatan parkir turun, ini sangat aneh sekali, bagaimana kajiannya itu," ujarnya.
Masalah titik titik parkir yang ada di Kota Padang, sampai kini tidak ada laporannya, serta mengenai parkir meter seakan seperti ada upaya untuk menggagalkannya.
Dalam hal ini Walikota dinilai, seakan membiarkan terjadinya pungli disektor perpakiran ini.
Ia menilai, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang tidak melakukan apa - apa, tidak mampu mengkoordinir peningkatan PAD pada OPD berkaitan, serta banyaknya kebocoran potensi pajak yang ada di Kota Padang.
Sebenarnya, banyak sekali potensi pajak yang dapat digali selain PT. Semen Padang.
"Berapa banyak cafe - cafe, tempat hiburan malam, tempat bermain bilyar, tempat kuliner, tempat hiburan yang makin menjamur dan itu semua tentunya ada transaksi keuangannya yang dalam artian mencari keuntungan, " ujarnya.
Ia menilai, Bapenda atau dinas pendapan tidak melakukan apa -apa, sehingga tidak ada peningkatan.
Malahan menghabiskan anggaran, pada Belanja Langsung ( anggaran untuk kegiatan,red) sebesar Rp13 Miliar setahun, dalam artian lebih Rp1 Miliar yang dihabiskan dalam sebulan.
"Namun hasil kerjanya, tidak ada, " tegasnya
"Kenapa Walikota meminta Dinas Pendapatan berdiri sendiri, dan setelah disetujui yang saat ini menjadi Bapenda kok tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan," katanya.
Jika memang Walikota ingin mencapai target pendapatan yang tinggi, kenapa kepala dinas yang tidak bisa mencapai pendapatan dibiarkan saja, tidak diberikan sanksi.
"Kapan perlu digantikan saja, dengan orang yang mampu bekerja untuk peningkatan PAD ini, " tegasnya.
Ia meminta, pimpinan daerah yakni Walikota Padang untuk melakukan evaluasi kepada pimpinan OPD yang target PAD tidak terpenuhi di SKPD yang dipimpin.
Ia berharap, pemerintah mengambil tindakan tegas terkait hal ini, agar tidak berlarut-larut terjadi serta apa yang diinginkan pemko melalui visi dan misi dapat terealisasikan, " ungkapnya.
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi mengatakan, pemerintah melalui dinas terkait agar proaktif dalam mencapai target PAD.
"Jangan hanya menunggu bola, tapi bagaimana menjemputnya ke lapangan. Kalau duduk dimeja, maka tidak akan tercapai target yang diharapkan, " tambahnya.
Ia juga meminta, agar membuat prioritas tiap bulannya terhadap pencapaian target PAD. Jangan sampai, mendekati akhir tahun barulah main sistem kebut semalam. (h/ade)
No comments:
Post a Comment