TRIBUNNEWS.COM - Kamboja, negara Asia Tenggara yang ekonominya sedang bergeliat.
Jika masyarakat Indonesia mendengar Kamboja, yang terlintas cuma sejenis nama bunga yang tumbuh di kuburan dan ibukotanya, Phnom Penh.
Sejak dipimpin oleh Perdana Mentei Hun Sen, Kamboja menjadi lebih tertib dan selektif dalam membuat keputusan.
Namun dalam peraturan konstitusi negaranya akan terdengar 'nyeleneh' dan tak akan ditemukan di Indonesia.
Berikut 7 aturan nyeleneh tersebut.
1. Tak boleh ada lembaga survei swasta
Di Kamboja jangan berharap menemukan lembaga swasta hitung cepat hasil pemilu (Quick Count) dan lembaga survei sejenisnya.
Di sana pemerintah melarang adanya lembaga tersebut yang dimiliki oleh swasta karena dianggap dapat menyebabkan keberpihakan lembaga tersebut kepada salah satu calon perdana menteri atau legislatif.
No comments:
Post a Comment