FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dikritisi banyak pihak. Termasuk dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra asal Sulsel, dr Hj Felicitas Tallulembang.
Dikatakan Felicitas, apa yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sangat menyakiti hati petani. "Impor beras adalah kebijakan pemerintah yang sangat tidak berpihak pada petani. Ini sangat aneh, disaat petani sedang mempersiapkan panen raya, pemerintah membuat kebijakan yang aneh, dengan mendatangkan beras dari luar negeri," jelasnya saat dihubungi Palopo Pos, Rabu 17 Januari 2018.
Rencana ini menurut Felicitas, menunjukkan lemahnya data base stok beras.
Selama 2017, lanjut Felicitas, pemerintah justru mengatakan ketersediaan beras sangat mencukupi. "Tapi tiba-tiba saja seperti ada kepanikan, dengan mengumumkan adanya kebijakan baru untuk impor beras. Ini sungguh diluar dugaan. Sungguh menjadi kabar buruk bagi petani kita," terangnya.
Beras tidak langka di Sulsel. Sebagai lumbung beras nasional justru mensuplai kebutuhan beras ke Ibukota Jakarta. Perum Bulog Sub Divre Kabupaten Wajo membuktikannya dengan bakal menyuplai 3.000 ton beras ke Jakarta, bulan ini. Untuk tahap pertama, 1.000 ton sudah terkirim.
Kepala Sub Divre Bulog Wajo, Suarsi M, mengatakan, pengiriman beras tersebut merupakan perintah dari pemerintah pusat. Wajo dianggap salah satu daerah lumbung padi di Sulsel.
"Untuk tahap pertama, kita sudah mengirim 1.000 ton dan sisanya 2.000 ton menunggu jadwal dari pemerintah pusat," ujarnya, Selasa 16 Januari 2018.
Dia menambahkan, selain ke ibu kota negara, Bulog Wajo juga telah mengirim 1.000 ton ke Sorong, Papua Barat.
"Pengiriman beras tersebut dipastikan tidak mempengaruhi kebutuhan pangan Kabupaten Wajo. Karena stok beras yang kita kuasai tahun ini 13.000 ton," imbuhnya. (Fajar/fmc)
No comments:
Post a Comment