Rofiq : Aneh, Partai Lama Kok Masih Cantumkan Nama Liliana Tanoesoedibjo

JAKARTA-Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengakui SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) lebih menguntungkan dan memudahkan dalam pendaftaran parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasannya SIPOL tidak perlu lagi menghabiskan ribuan kertas (paperless). "Kalau dulu, saat pendaftaran, kita harus menggandakan ribuan kertas. Ini jelas menghemat biaya dan waktu," katanya diskusi ''Verifikasi dan Gugatan Partai Politik Menuju Masa Depan Demokrasi?" di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Meski menguntungkan, Rofiq tak membantah verfikasi parpol saat ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Termasuk Sipol. Hanya saja, Sipol ini berdampak positif bagi parpol untuk memberikan data yang transparan. Ada unsur pembinaan dan lain-lain," jelasnya.

Dikatakan Rofiq, sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu, SIPOL sempat ditolak oleh parpol, karena tak memiliki payung hukum yang jelas. Namun kini sudah jelas, sehingga SIPOL bisa diterima. "Sistem ini bisa mencegah adanya caleg dan pengurus parpol yang ganda," ucapnya.

Soal caleg ganda ini, Rofiq memberi contoh adanya nama Liliana Tanoesoedibjo, isteri mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Hari Tanoesoedibjo yang kemudian mendirikan Partai Perindo sekaligus menjadi Ketua Umum partai tersebut, diduga masih terdaftar dalam partai lama. Padahal Liliana sudah lama keluar dan kini terdaftar sebagai caleg Perindo, namun diduga tercatat pula dalam parpol yang sudah lolos dalam parlemen. "Misalnya Ibu Liliana. Ada urusan apa Ibu Liliana dengan kegandaan itu. Padahal, dari kami tidak pernah menunjukkan adanya kegandaan itu. Ini partai yang sudah lama dan partai yang masuk dalam kekuasaan, juga ada di DPR. Tapi tidak memberi contoh yang baik dalam berdemokrasi," kritiknya.

Dari kasus tersebut, Rofiq mengasumsikan bahwa sebenarnya secara faktual jumlah kepengurusan partai kurang dari yang disodorkan ke KPU. "Artinya kan partai asal kader yang digandakan itu berkurang, karena keanggotaan kadernya sudah berpindah ke partai lain. Menurut saya ini penting agar terjadi proses transparansi dan pertanggungjawaban," tegas Rofiq.

Sedangkan Wakil Ketua umum PPP Arwani Thomafi, langkah verfikasi partai politik (Paprol) baik secara administrasi maupun faktual untuk lolos sebagai peserta pemilu 2019, untuk meningkatkan kualitas demokrasi, meski masih secara prosedural. "Apalagi pemilu 2019 nanti secara serentak. Baik caleg DPR, DPD, DPRD maupun Pilpres. Jadi, pemilu serentak ini merupakan tantangan penyelenggara pemilu dan parpol. Termasuk mekanisme Sipol (sistem informasi partai politik)," ungkapnya.

Namun demikian kata Waketum PPP itu, verifikasi itu jangan sampai menutup hal-hal yang substansial dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. "Bagaimana membangun demokrasi konstitusional itu diikuti dengan aturan-aturan yang detil," ujarnya.

Karena itu tinggal kesiapan parpol khususnya dalam verifikasi parpol sebagai tertib demokrasi. "Maka, KPU ingin pemilu yang berkualitas dan bukan prosedur semata," imbuhnya.

Let's block ads! (Why?)