Akademisi Unas: Aneh, Pemilu Serentak Kok Gunakan PT

RMOL. Ketentuan ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) 20 persen sudah tidak logis lagi digunakan dalam sistem pemilihan umum legislatif dan presiden secara serentak.

Begitu dikatakan Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Alfan Alfian di Jakarta (Senin, 30/10).

Menurut dia, di negara yang menganut Pemilu serentak syarat presidential treshold pasti tidak akan pernah diikutkan, karena memang titik berangkatnya (pelaksanaannya) tidak ada.

"Jadi aneh ketika sistem Pemilunya serentak tetapi syarat preidensial treshold tetap masih dipertahankan, karena itu kita tidak punya bayangan bagaimana teknisnya apabila yang dipakai titik berangkatnya hasil Pemilu 2014," jelasnya.

Alfian menegaskan, dari segi atauran main kan mestinya logika politk demokratis harus dijaga, bila sistem pemilihannya serentak sudah semestinya syarat PT juga tidak dipakai lagi, sebab basis atau titik berangkatnya dari mana?

"Kecuali, jika serantaknya ada selisih antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden itu ada jarak 1 atau 2 bulan, tetapi kemudian itu menjadi tidak serentak lagi namanya. Itu kan banyak yang menolak karena secara logika tidak masuk, lantaran PT itu sudah kadaluarsa," jelasnya.

"Kalau mau konsisten maka Pemilu serentak tidak mempersyaratkan lagi Presidential, menurut saya." [sam]

Let's block ads! (Why?)