Kepala Daerah Rupanya Terkena Penyakit 'THT'

HANYA dalam tempo 24 bulan 17 Kepala Daerah (Kepda) ditangkap KPK karena tindak korupsi, baik lewat OTT maupun penyelidikan. Begitu maraknya praktek korupsi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, sampai-sampai Mendagri Tjahjo Kumolo diminta mundur. Memangnya Kepda korup itu salah Mendagrinya?

Ada keluarga banyak anak, lalu anak-anak itu nyolongi buah-buahan milik tetangga. Apakah pantas tetangga mendesak bapaknya si anak bercerai saja, biar istrinya cari bapak baru yang bisa mendidik anak? Kira-kira begitu analoginya, ketika Mendagri Tjahjo Kumolo diminta mundur gara-gara banyak Kepda korupsi.

Dua tahun belakangan memang begitu marak Kepda disasar KPK. Rupanya mereka ini terkena penyakit THT (Telinga Hidung Tenggorokan) akut, sehingga mereka menjadi tuli karenanya. Mereka jadi tidak dengar bahwa rekannya di sana-sini bergantian ditangkap KPK gara-gara menerima suap.

Gila memang, hanya dalam kurun waktu 24 bulan, 17 kepala daerah menjadi tersangka KPK, berarti setiap 1,5 bulan ada seorang Kepala Daerah dicokok lembaga anti-rasuah. Agama selalu mengajarkan, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Maka jika gubernur, bupati, atau walikota justru korupsi, menyalahgunakan aset dan kebijakan negara, salahkan bila disebut mereka berlomba-lomba dalam keba…jingan?

Diakui atau tidak, Pilkada langsung dan Otonomi Daerah, memberi karpet merah Kepda untuk melakukan korupsi. Pilkada itu proyek padat modal, dan Otonomi Daerah itu menciptakan raja-raja kecil di daerah. Karena suara rakyat dan dukungan partai harus beli, Kepda harus pinter-pinter cari uang. Karena Otonomi Daerah diberi wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, "raja kecil" itu punya peluang besar untuk bermain.

Sebetulnya pemerintah telah memiliki rambu-rambu untuk mencegah Kepda korupsi. Misalnya, lewat UU Pilkada dilarang adanya dinasti politik. Tapi ternyata pasalnya dibatalkan MK. Begitu juga kewenangan pemerintah membatalkan Perda aneh-aneh produk para Kepda, lagi-lagi juga dibatalkan MK. Nah, ketika wewenang pemerintah telah diserimpung oleh MK, kenapa ketika Kepda banyak yang korup, Mendagrinya yang disalahkan?

Lihat saja sekarang, dari mereka yang ditangkap KPK beberapa di antaranya sangat kental dengan politik dinasti. Perda-perda produk mereka, di antaranya juga menjerumuskan Kepda masuk penjara pada akhirnya. -slontrot

Let's block ads! (Why?)