Banggar DPRA Tuding Pemerintah Aceh Banyak Usul Anggaran untuk Program Aneh-aneh

Laporan Ansari Hasyim | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA melontarkan kritikan tajam atas berbagai usulan program dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBA 2017.

Beberapa usulan tersebut oleh Banggar DPRA justru dinilai banyak yang aneh dan tak bermanfaat.

Anggota Banggar DPRA Nurzahri kepada Serambinews.com, Rabu (20/09/2017) mengatakan hal yang membuat Banggar lebih prihatin adalah terkait dengan usulan gaji guru honorer SMA/SMK.

Besaran honor yang akan diberikan kepada 11.392 orang tenaga kontrak yang terdiri atas guru kontrak, penjaga sekolah, cleaning service dan tenaga kontrak lainnya.

Baca: DPRA Usul Pembentukan BNNK Seluruh Kabupaten

Ternyata, kata Nurzahri, dalam usulannya Pemerintah Aceh hanya menganggarkan honor sebesar Rp 15.000 per jam pelajaran bagi guru kontrak.

Rp 500 ribu per bulan bagi tenaga kontrak lainnya baik penjaga sekolah, cleaning service dan lainnya.

"Banggar DPRA menentang keras besaran honor yang diberikan ini walaupun menurut Pemerintah Aceh besaran tersebut karena tidak tersedianya anggaran," ujar politikus Partai Aceh itu.

Menurutnya Pemerintah Aceh harus patuh kepada kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,3 juta.

Let's block ads! (Why?)