JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengajukan berbagai syarat sebelum dilakukannya rekonsiliasi nasional dengan pemerintah. Beberapa syarat seperti, tidak adanya kriminalisasi ulama dan aktivis, stop penistaan agama, dan stop menzalimi rakyat kecil.
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, apa yang dituntut Habib Rizieq, adalah apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Aduh rekonsiliasi kok banyak sekali permintaannya. Lagipula permintaan dia itu selama ini dilakukan presiden," kata Ray kepada Netralnews.com, Selasa (4/7/2017).
Di mana pemerintahan Jokowi tidak pernah mengkriminalisasi ulama, tidak menzalimi rakyat, dan juga tidak melindungi penista agama.
Sebagai contoh soal sikap Presiden Jokowi yang tidak melindungi penista agama, yakni dalam kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Dalam pengertian, sekarang presiden mencoba bersikap adil, dia bersikap adil dengan membiarkan kasus Ahok, dia juga bersikap adil dengan membiarkan kasus Habib Rizieq ini, jangan diintervensi," ujar Ray.
"Kecuali salah satunya dia intervensi. Dia minta bersikap adil, Ini kasus Ahok dibiarkan, kasua Habib Rizieq minta diintervensi kan aneh, dimana adilnya," sambungnya.
Soal kriminalisasi ulama. Menurutnya, istilah itu dibentuk sendiri oleh kelompok Habib Rizieq Shihab yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
"Kriminalisasi ulama? nggak ada. Nggak ada presiden kriminalisasi ulama. Itu kan istilah yang dibuat sendiri oleh Habib Rizieq. Nggak ada itu kriminalisasi ulama. Yang ada, ulama ini diduga melakukan pidana. Oleh karena itu harus bertanggungjawabkan dimuka hukum," pungkasnya.
"Upaya kriminalisasi itu dibuktikan di pengadilan seperti apa. Aneh sekali Kalau dia minta presiden bersikap adil, pada saat yang bersamaan dia minta kasusnya diintervensi, kalau bersikap adil itu artinya presiden mengintervensi semua kasus," ungkapnya.
Lebih lanjut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini menjelaskan soal tuntutan Habib Rizieq agar pemerintah tidak menzalimi rakyat kecil.
"Sebagian rakyat ini merasa nggak ada masalah. Buktinya, 70 persen rakyat ini puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kalau diadakan Pilpres sekarang, Pak Jokowi tetap menang. Terus dimana masalahnya rakyat dengan Jokowi," jelasnya.
Karenanya Ray berkesimpulan jika sumber permasalahan ada pada Habib Rizieq, kemudian disangkutpautkan dengan Pemerintahan Jokowi.
"Rekonsiliasi nasional, ini kan masalah ini dia dengan Jokowi, bukan masalah bangsa ini secara menyeluruh. Jangan dinasionalkan-nasionalkan. Yang ada Habib Rizieq bermasalah dengan hukum, kemudian ditarik-tarik bermasalah dengan Pak Jokowi," paparnya.
Dengan demikian, ditegaskan Ray, tidak perlu adanya rekonsiliasi nasional. "Jangan-jangan Rizieq lu aja yang rasa masalah, Jokowi merasa nggak ada masalah. Kalau Jokowi merasang gak ada masalah dengan Rizieq terus gimana? Kalau begitu apa yang mau di kompromikan," tutup Ray.
No comments:
Post a Comment