Disebut boros karena sejumlah faktor. Mulai anggaran yang dianggap terlalu besar, jumlah yang dianggarkan melebihi kebutuhan riil, hingga munculnya sejumlah anggaran nyeleneh alias aneh.
Di DPRD Jatim, misalnya. Jawa Pos menemukan data tentang anggaran yang aneh-aneh itu. "Sekilas, komposisi anggarannya sudah sesuai. Namun, jika diteliti lebih detail, banyak anggaran yang aneh," kata Wakil Ketua PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (Lakpesdam) Abdul Quddus Salam. Dia memang memelototi perincian anggaran dewan, terutama di pos sekretariat dewan (setwan). Dalam dokumen anggaran setwan, terdapat cukup banyak pos belanja yang dikritisi. Salah satunya adalah anggaran yang nilainya terlalu besar. "Sebab, kebutuhan aslinya tidak sampai itu," ujarnya.
Dia mencontohkan dana untuk pengadaan aki kendaraan operasional maupun kendaraan dinas di lingkungan dewan. Ternyata, harga setiap aki diplafon minimal Rp 1,5 juta. Padahal, di pasaran, harga aki dengan kualitas di atas rata-rata tidak sampai Rp 1 juta.
Selain itu, cukup banyak kebutuhan belanja yang kuantitasnya melebihi kebutuhan. Misalnya, anggaran untuk membeli shuttlecock (kok) guna keperluan olahraga bulu tangkis di dewan. Dalam setahun, setwan mengalokasikan dana untuk pembelian 50 dus shuttlecock. Jika rata-rata satu dus shuttlecock berisi 12 buah, jumlah yang dibeli untuk penghuni gedung Indrapura mencapai 600 buah. "Memangnya di DPRD Jatim ada atlet bulu tangkis? Di sana kan jarang ada kegiatan bulu tangkis," tandasnya.
Selain itu, ada alokasi anggaran yang terkesan janggal. Dia mencontohkan anggaran untuk instalasi komputer dengan platform Windows XP. "Padahal, saat ini mayoritas komputer memakai versi di atasnya. Apalagi, dewan kerap membeli CPU baru," ungkapnya. Berdasar temuan-temuan itu, muncul indikasi pemborosan. "Selama ada goodwill, sebenarnya belanja daerah di APBD masih bisa ditekan lagi," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jailani menyebutkan bahwa penganggaran seluruh belanja di APBD sudah sesuai dengan peruntukan. Selain mengacu pada rencana kebutuhan, penyusunan anggaran berpatokan pada efektivitas dan efisiensi. "Seluruh anggaran belanja itu sudah melalui evaluasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, sebelum anggaran belanja disusun, pihaknya membentuk tim inventarisasi kebutuhan. "Tujuannya, mengetahui secara detail apa yang jadi kebutuhan dan berapa jumlahnya," jelasnya.
Menurut Jailani, tidak tertutup kemungkinan, ada indikasi pemborosan. Hanya, jika hal itu terjadi, realisasinya pasti akan di-pending. "Sisanya dimasukkan dalam sisa lebih penggunaan anggaran (silpa, Red)," kilahnya.
Jarang Diawasi karena Nilai Kecil
TEMUAN soal anggaran aneh-aneh di lingkungan eksekutif sejatinya bukan barang baru. Sebab, praktik itu terjadi hampir setiap tahun. Malah, banyak kebutuhan yang sebenarnya tidak rutin, tetapi tetap dianggarkan setiap tahun. Tidak sedikit yang menyebut anggaran-anggaran itu rawan dimanipulasi. Selain nominalnya tidak besar, penggunaannya mudah ''ditata''.
Kok bisa? Karena nilainya kecil, proses pengadaan tidak perlu melalui mekanisme yang rumit seperti lelang. Pertanggungjawabannya pun tidak njlimet.
Menurut penelitian yang dilakukan Jatim Parliament Watch (JPW), fenomena anggaran-anggaran aneh itu biasanya terjadi pada kebutuhan barang yang sifatnya rutin. Mulai alat perkantoran, makan-minum, sampai kebutuhan rutin lainnya. ''Satu item anggaran nilainya memang kecil. Tapi, jika diakumulasi, sebenarnya cukup besar juga,'' kata Koordinator JPW Umar Solahudin kemarin.
Biasanya, karena nilainya kecil, penggunaan anggaran tersebut jarang diawasi. Imbasnya, anggaran itu rawan diselewengkan. ''Padahal, yang namanya penyelewengan tidak mengenal nominal. Meski hanya Rp 10 ribu, jika itu melanggar, tetap melanggar,'' paparnya.
Menurut dia, manipulasi anggaran bisa terjadi karena tidak ada evaluasi awal terhadap kebutuhan riil di instansi tersebut. Akibatnya, anggaran-anggaran itu jarang dievaluasi meski agak janggal. JPW pun kerap menemukan anggaran pengadaan barang yang sebenarnya sangat cukup ternyata dianggarkan lagi pada tahun berikutnya. ''Seperti pengadaan laptop beberapa tahun lalu di salah satu instansi. Ternyata, laptop itu dianggarkan lagi. Terus yang lama ke mana?'' ucapnya. (ris/c15/c16/oni/sep/JPG)
No comments:
Post a Comment