Jakarta (beritajatim.com) - Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menilai Polri tidak konsisten dengan programnya melakukan patroli siber (cyber patrol) menjelang penyelenggaraan Pilkada DKI 2017. Sebab, dikhawatirkan isu SARA (suku, ras, agama dan antargolongan) dimainkan.
"Aneh sekali kalau Polri justru tidak menindaklanjuti laporan terhadap Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang diduga menyebarkan kebencian," kata Habiburokhman kepada INILAHCOM, Jumat (14/10/2016).
Ia menjelaskan beberapa waktu lalu Polri mengumumkan akan menggalakkan kegiatan patroli siber untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar tidak diwarnai kebencian, namun faktanya Polri malah mau menangguhkan kasus Ahok yang diduga menistakan agama Islam mengenai Surat Al-Maidah ayat 51.
"Usulan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar proses hukum kepala daerah yang tengah mengikuti proses Pilkada 2007 diendapkan sementara sangatlah memprihatinkan," ujarnya.
Sebelumnya, Polri akan memantau segala aktivitas baik kampanye maupun komentar yang berkaitan dengan Pilgub DKI di media sosial (medsos) yang mengarah ke ujaran kebencian (hate speech). Pengawasan ini dilakukan menjelang kampanye dan pilkada serentak 2017.
"Kita senang netizen enggak melakukan diseminasi info yang bernuansa ujaran kebencian, kategori SARA apalagi dikaitkan dengan kampanye," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli.
Menurut dia, pihaknya akan intens dalam melakukan cyber patroli guna memonitor konten yang bernuansa ujaran kebencian dan melanggar hukum. Sebab, ada 101 wilayah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017.
"Jadi kami dalam mengantisipasi dan mewaspadai hal bernuansa seperti itu sekarang sudah ada, tapi enggak kita berikan ke publik. Kalau masyarakat menemukan konten yang enggak nyaman, bisa dilaporkan. Belum tentu ditemukan petugas karena banyaknya konten di dunia maya," tandasnya. [ris]
Sumber : Inilah.com
No comments:
Post a Comment