Sidoarjo (beritajatim.com) - Lembaga pendidikan bodong tingkat Sekolah Dasar (SD) di Sidoarho yang belum mengurus ijin ternyata masih menjamur. Data yang diterima beritajatim.com dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kab Sidoarjo terdata, dari 88 SD swasta, sebanyak 18 SD yang belum memiliki izin mendirikan sekolah.
Kabid TK/SD Dispendik Kab. Sidoarjo Djoko Supriyadi mengakui, sampai kini, sebanyak 18 SD swasta itu belum memiliki izin. Meski beberapa di antaranya sudah mengurusi perizinan namun izin dari Dipendik Kab. Sidoarjo terhadap sekolah tersebut belum keluar. "18 SD itu harus segera melengkapi ijin yang ditentukan Dispendik Kab. Sidoarjo," katanya, Kamis (12/5/2016).
Djoko menambahkan, sebanyak 18 pengurus sekolah tersebut sudah dipanggil oleh Dispendik Kab. Sidoarjo, diberikan pengarahan agar sekolah segera melengkapi perizinan. Sehingga tidak menyulitkan siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional (Unas) saat kelulusan. "Dispendik Kab. Sidoarjo tidak ingin kasus SD Multilingual Anak Shaleh Waru, terjadi lagi," harapnya.
Selain perizinan, tambahnya, sekolah diharapkan segera mengurus akreditasi. Akreditasi sangat penting bagi kemajuan perkembangan sekolah tersebut. Sehingga, masyarakat akan mengetahui dengan tepat kualitas sekolah tersebut.
Seperti diketahui, siswa SD Multilingual Anak Shaleh Waru, Pato Sayyaf hampir tidak bisa mengikuti Unas karena masalah legalitas sekolahnya. Dispendik Kab. Sidoarjo bahkan sempat tidak bisa mengikutkan Pato dalam Unas karena sekolah tidak memiliki izin menyelenggarakan program akselerasi.
"Jika legalitas sekolah tersebut juga tidak diakui, siswa yang lulus dari sekolah tersebut akan kesulitan untuk menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Kan kasihan siswanya. Mereka yang ingin menerima pendidikan yang layak malah jadi korban ke depannya," pungkas Djoko. [isa/but]
No comments:
Post a Comment