Elpiji 3 Kg Non Subsidi Digelontor ke Jakarta dan Surabaya, DPR Kecewa

Skalanews - Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menyesalkan langkah Pertamina mengeluarkan Elpiji 3 Kg non subsidi di Jakarta dan Surabaya.

Pasalnya, uji pasar tersebut semakin menyusahkan masyarakat di tengah himpitan ekonomi saat ini. "Saya khawatir dengan uji pasar tersebut, Pertamina lama-lama akan menghilangkan elpiji 3 kg bersubsidi,"kata Bambang Haryo di Surabaya,sabtu (7/7).

Seharusnya,kata politisi asal Partai Gerindrq ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan gas 3 kg non subsidi karena tabung jenis itu sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah. Apalagi, harga jual gas subsidi saat ini di pasaran sudah hampir sama dengan non subsidi.

Parahnya lagi, sambung Bambang Haryo,disamping mahal elpiji bersubsidi juga sering langka di pasaran.

"Saya mengusulkan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mendapat jatah gas bersubsidi, karena harga yang non subsidi sangat memberatkan mereka karena harganya terlalu mahal," jelasnya.

Bambang Haryo mengatakan  jika para pengusaha UMKM dipaksa membeli yang non subsidi, bisa dipastikan pengusaha kecil akan mengalami kegagalan bersaing. Padahal, kontribusi mereka saat ini sudah mencapai 60 persen terhadap perekonomian nasional.

"Daya beli masyarakat juga akan terganggu jika penggiringan penggunaan gas non subsidi ini terus dilakukan,"jelasnya.

Ditambahkan oleh Bambang Haryo,produksi gas di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia, sehingga sangat aneh bila pemerintah terus membatasi elpiji bersubsidi. Malahan, seharusnya pemerintah membangun jaringan gas dari rumah ke rumah tanpa membeli tabung.

Selain itu, kata Bambang,sangat aneh bila peluncuran elpiji 3 kg non subsidi bertujuan untuk mengurangi beban subsidi gas yang semakin besar dari tahun ke tahun.Pasalnya, subsidi merupakan hak masyarakat, khususnya kelas bawah. Apalagi, saat ini subsidi listrik, BBM yang seharusnya didapatkan masyarakat malah dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur 70 persen mubazir dibanding meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

"Untuk itu, saya berharap agar pemerintah bisa lebih peduli terhadap kondisi masyarakat di bawah yang semakin sulit di tengah kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah. Jangan sampai hidup rakyat yang sudah sulit, tambah sulit,""tutupnya.(wahyu/dbs)

Let's block ads! (Why?)