Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz
KOTA PEKALONGAN – Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz, mempertanyakan masalah pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Sebab, jumlah pemohon SKTM di Kota Pekalongan membludak dan tidak sesuai dengan data warga miskin yang tercatat.
Demikian diungkapkan Walikota saat memberikan sambutan di sela-sela kegiatan Musda Dewan Pendidikan belum lama ini. Menurut Walikota, sesuai data dari BPS kemiskinan di Kota Pekalongan hanya mencapai 7,5 persen. Jika diasumsikan angka tersebut adalah jumlah warga miskin (Gakin), maka ada sekitar 23.000 warga miskin.
Namun kenyataan di lapangan, jumlah pemohon SKTM menurut catatan Pemkot Pekalongan mencapai angka 130.000 orang. "Harusnya jika mengacu data tersebut, warga miskin yang layak dibantu hanya sekitar 23.000 orang. Tapi menurut catatan kita, yang selama ini dibantu dengan SKTM mencapai 130.000 orang," ujarnya.
Jika mengacu jumlah tersebut, lanjut Walikota, maka jumlah gakin di Kota Pekalongan mencapai 30 persen lebih dari jumlah penduduk. Walikota menyatakan, kondisi itu terjadi karena kesalahan aparatur Pemkot Pekalongan sendiri yang mudah menerbitkan SKTM bagi setiap warga yang mengajukan permohonan.
Atas kondisi, Walikota juga berinisiatif membuat jalur pengajuan SKTM lebih panjang lagi dengan melibatkan Dinsos P2KB. Disana, sebelum menerbitkan Dinsos akan melakukan survey ke lapangan terkait kondisi si pemohon. "Tapi ternyata yang terjadi, jumlah pemohon tetap tinggi. Per hari, ada 25 pemohon SKTM masuk ke Dinsos P2KB," ungkapnya.
Padahal dalam salah satu syarat pengajuan SKTM, Pemkot sudah menambah kata-kata sumpah di awal surat pernyataan dengan menggunakan kata 'demi Allah saya miskin'. "Tapi tetap saja banyak yang siap menandatangani itu. Saya jadi bingung. Padahal kadang yang mengajukan ini naik motor bagus, gelangnya emas banyak," kata Walikota.
Bukan hanya dugaan adanya warga yang mampu tapi mengaku miskin, Walikota juga menyatakan bahwa meski pemohon SKTM sudah mencapai jumlah yang fantastis tetap saja terdapat warga miskin yang justru tidak mendapat bantuan. Artinya, apa yang sudah dikeluarkan Pemkot untuk membiayai warga miskin tidak tepat sasaran.
"Ini yang perlu dibenahi agar bagaimana bantuan bisa tepat sasaran. Karena masih ada warga yang benar-benar miskin justru tidak dapat bantuan. Saya rasa perlu dibangun pendidikan dan pemahaman bagi masyarakat agar mereka yang sudah mampu, tidak lagi ikut mengajukan SKTM karena masih banyak warga lainnya yang membutuhkan," tandasnya. (nul)
Dilihat: 58
No comments:
Post a Comment