Beri Kesempatan Pak Iwan Bule Buktikan Diri, Apakah Dia Netral atau Tidak...

Pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komisaris Jenderal Polisi Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat (Gubernur Jabar), menjadi sorotan bahkan polemik. Bahkan Partai Demokrat, menjadi partai pertama yang menginisiasi wacana hak angket pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar. 

Mereka berdalih, pengangkatan Iriawan yang dikenal dengan panggilan Iwan Bule, melanggar beberapa aturan. Gayung pun bersambut. Wacana hak angket itu langsung disambar dua partai oposisi, PKS dan Gerindra. Dua partai ini siap mendukung wacana hak angket. Partai lainnya yang sigap menyambut rencana hak angket adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Menarik memang mencermati manuver PAN. Mereka satu sisi adalah partai pendukung pemerintah. Tapi di sisi lain, partai yang didirikan salah satunya oleh Amien Rais ini, selalu 'menghantam' apapun kebijakan pemerintah. Gaya 'koalisi' yang aneh memang. Sampai-sampai Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow merasa heran dengan gaya politik PAN. Kata Jeirry, jenis kelamin politik PAN itu tak jelas, jadi pendukung pemerintah, tapi perilaku serta manuver politiknya melebihi partai oposisi.

Dalam kasus pengangkatan Iwan Bule, PAN satu barisan dengan pengusul hak angket. Seperti dikatakan Wasekjen PAN, Saleh Daulay, PAN akan mendukung rencana hak angket tersebut, karena merasa pemerintah telah melanggar aturan, serta mengabaikan suara publik. Tapi yang aneh bin ajaib, mereka yang sekarang berkoar-koar menggugat pengangkatan Iwan Bule jadi Pj Gubernur Jabar, tak ada satu pun yang bersuara ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat Irjen Polisi Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Tidak ada yang protes. Apalagi garang sampai melempar ancaman mengeluarkan hak angket. Semua mingkem. Tidak ada yang nyinyir satu pun. Tapi entah mengapa, sekarang mereka berkoar-koar dengan garang menggugat Iwan Bule.

Seorang politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon berdalih, bahwa ketika Mendagri mengangkat Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar, publik belum ngeh. Dalih yang agak menggelikan memang. Karena waktu itu, pelantikan Carlo Brix Tewu juga ramai diberitakan. Menggelikan bila Demokrat tidak tahu.

Banyak yang khawatir diangkatnya Iwan Bule hanya akan mengembalikan dwi fungsi militer dan polisi ke ranah politik praktis. Juga banyak yang khawatir Iwan Bule akan bermain dalam Pilgub Jabar, misalnya ikut membantu pemenangan calon yang berlatar belakang polisi. Seperti diketahui di Pilgub Jabar, ada satu calon yakni Anton Charliyan, eks Kapolda Jabar yang maju ke arena pemilihan sebagai calon wakil gubernur mendampingi TB Hasanuddin. Anton dan TB Hasanuddin diusung PDIP.

Tapi kecurigaan itu ditepis oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, pemungutan suara tinggal seminggu lagi. Tak mungkin, Iwan Bule kemudian bermain misalnya ikut membantu Anton Charliyan. Apalagi dalam survei, elektabilitas Anton dan TB Hasanuddin tercecer jauh dari pesaingnya. Bahkan Tjahjo perkirakan hasil Pilgub Jabar tak jauh dari hasil survei yang sudah dipublikasikan oleh banyak lembaga survei. Iwan Bule juga dengan tegas mengatakan, terlalu bodoh bila ia kemudian tak netral. Nama baik serta kehormatan dia bahkan karirnya akan hancur seketika bila dia tak netral. Ia pertaruhkan jabatan serta kehormatannya bila sampai tak netral. Ia tak mau nama baik, kehormatan serta karir yang dibangunnya bertahun-tahun runtuh hanya karena kepentingan politik sesaat. Ia jamin dirinya akan netral. Jika tak netral, ia siap dicopot sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Pesan lebih bijak diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Menurut Bahtiar, jika memang ada kecurigaan Iwan Bule tak netral, lebih baik semua pihak beri kesempatan pada mantan Kapolda Jabar itu membuktikan diri, apakah dia netral atau tidak. Biarkan dia bekerja dulu. Kalau tidak netral, Iwan Bule pun sudah memberi garansi, siap dicopot dan diberi sanksi. " Biarkan dan beri kesempatan Pak Iriawan membuktikan diri, apakah dia netral atau tidak. Kalau tidak netral, beliau kan sudah memberi garansi, siap diberi sanksi. Beri kesempatan pada beliau," kata Bahtiar.

Ya, daripada menambah kegaduhan baru, lebih baik tunggu saja seperti apa kerja Iwan Bule. Tapi jangan sampai kemudian, hanya karena jagoannya kalah lantas Iwan Bule yang jadi kambing hitam. Soal silang sengketa pelanggaran aturan, itu pun masih jadi perdebatan. Pemerintah yakin, tak ada aturan yang dilanggar, dengan sederet argumennya. Yang kontra juga punya pendapat lain.

Let's block ads! (Why?)