Jurnalpolitik.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pertemuan dengan orang yang mengaku sebagai Penasehat PM Jepang bidang pariwisata bernama Keiichi Kimura pada 26 April 2018 lalu.
Namun selidik punya selidik, tidak ada nama Keiichi Kimura dalam daftar Penasihat PM Jepang.
Sebagaimana dilaporkan Tribunnews, 8 Mei 2018, setelah ditelusuri baik ke kantor PM Jepang, ke kementerian luar negeri Jepang maupun ke kementerian pariwisata Jepang serta kedutaan besar Jepang di Jakarta, tidak ada yang mengenal Keiichi Kimura.
Bahkan, melihat kartu nama Kimura sebagai Chairman Japan Tourism Research Association, pihak kementerian pariwisata tidak mengetahui asosiasi tersebut dan sama sekali tak mengenalnya.
Di email Kimura pun situs domain yang digunakan tertaut dengan halaman situs soal Kasino. Padahal, saat ini pemerintah Jepang menentang bisnis kasino.
"Kami sangat prihatin DPR bisa dengan mudah menerima orang yang mengaku Penasehat PM Jepang tersebut padahal tidak ada Penasehat PM Jepang yang resmi bernama Keiichi Kimura bidang pariwisata sekali pun," kata sumber Tribunnews.com pada Senin (8/5/2018).
Baca juga: "Yang Merendahkan Kehormatan DPR Bukan Masyarakat, Tapi Anggotanya Sendiri"
Oleh karena itu sumber tersebut berharap, bukan hanya para anggota DPR atau lembaga tinggi negara lain, juga pejabat pemerintahan lain baik di pusat maupun di daerah, jika bertemu warga negara Jepang yang mengaku-aku apalagi membawa nama pemerintahan seperti Penasehat PM Jepang, kiranya dapat dikonfirmasi dulu dengan pemerintah Jepang, antara lain lewat Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta.
"Kementerian pariwisata tak kenal, tak tahu dan tak ada kaitan dengan asosiasi demikian. Kita punya asosiasi sendiri yang diakui pemerintah Jepang dan orang tersebut sama sekali tidak kita kenal, pertama kali kami tahu nama ini," jelas sumber Tribunnews.com di kementerian pariwisata Jepang.
Demikian pula sumber Tribunnews.com di kementerian luar negeri Jepang juga sama sekali tidak kenal dan tak pernah mendengar nama Keiichi Kimura.
"Kalau Penasehat PM Jepang yang resmi kita pasti tahu semua dan kenal dengan mereka, apalagi dengan kaitan Indonesia pasti tak ada masalah karena kita kenal semua. Tapi nama ini baru pertama kali kami ketahui," ujar sumber di kementerian luar negeri Jepang tersebut.
"Sangat diharapkan semua pejabat Indonesia kalau bertemu dengan orang Jepang mungkin bisa mengontak dulu kedutaan besar Jepang, menanyakan kebenaran informasi yang ada apabila sudah mengaitkan soal pemerintah Jepang, karena ini bukan masalah kecil bagi Jepang," imbuhnya.
Baca juga: 2 Tahun di Penjara, Mantan Anggota DPRD Ini Tetap Digaji Rp 37 Juta per Bulan
No comments:
Post a Comment