BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Di hadapan ratusan perangkat desa, seluruh camat, kepala desa dan SKPD se Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Anggota DPR RI komisi XI menegaskan agar pemerintah tidak membuat juknis yang aneh-aneh
"Khususnya untuk pertanggungjawaban dana desa. Saya sudah meminta kepada kementrian dan lembaga terkait, untuk tidak membuat petunjuk teknis yang aneh-aneh. Cukup pembukuan yang sederhana. Yang penting bisa dibaca dan dipertanggungjawabkan," tegas Memet demikian sapaan akrabnya yang langsung disambut tepuk tangan seluruh peserta Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes, Rabu (25/4/2018).
Baca: Posting Video Bercanda Hendak Mencium DJ Katty Butterfly, Billy Syahputra Dijodohkan Warganet
Sebagai pencetus anggaran dana desa, mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini menyikapi banyak permasalahan yang dihadapi khususnya para kepala desa.
Padahal sebagai ujung tombak pembangunan, kepala desa memegang peran penting.
"Bahkan kepala desa itu memiliki posisi strategis khususnya untuk pembangunan di desa," cetusnya.
Baca: Ini Sumber Kekayaan Dipo Latief Hingga Bisa Berikan Nikita Mirzani 400 Juta Setiap Bulan
Untuk itu, pria yang sudah menjadi anggota DPR RI sejak 1992 ini meminta para kepala desa berikut perangkatnya untuk terus giat membangun desa.
"Sampai kesejahteraan masyarakat kita meningkat," ujarnya seraya berjanji untuk terus mengawal dana desa.
Baca: Grebek Suami Lagi Berduaan, Pelakor Jambak dan Cakar Leher Istri Sah, Begini Kisah Serunya!
Acara workshop dibuka oleh Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah H Ahmad Tamzil.
Workshop merupakan kegiatan Bersama DPR RI, BPK RI, Polri, BPKP dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
No comments:
Post a Comment