KOTA PEKALONGAN – Warga yang terdampak rob, kembali mempertanyakan perihal kelanjutan pembangunan tanggul rob senilai Rp128 miliar. Sebab sejak dilakukan groundbreaking pada 24 Januari lalu, hingga saat ini belum ada kelanjutan kegiatan pembangunan di lokasi tersebut.
Keluhan itu diungkapkan aktivis dan pejuang rob dari Bandengan, Darwanto dalam kegiatan silaturahmi dan ramah tamah Walikota bersama komunitas dan media massa, Seni (26/2) di Guest House Walikota.
Darwanto menyatakan, sejak dilakukan groundbreaking warga Bandengan dan warga di sejumlah wilayah lain yang terdampak rob sudah sangat senang. "Kemarin groundbreaking ditandai dengan pengurugan dua truk tanah di lokasi. Kami sudah sangat senang melihat hal itu. Bahwa sebentar lagi proyek yang akan membebaskan kami dari rob akan digarap. Tapi hingga saat ini, kenapa proyek belum jalan. Hal itu membuat kegembiraan kami kembali tertunda," ungkapnya.
Untuk itu ia meminta kepada pihak terkait dan Pemkot Pekalongan agar dapat mengkomunikasikan hal itu, sehingga pekerjaan tanggul dapat segera dimulai. "Mohon agar pelaksanaan proyek bisa dipercepat, sehingga memberikan ketenangan kepada warga. Dengan begitu, target penyelesaian proyek tersebut juga dapat dikejar sesuai waktu," tambahnya.
Selama ini Darwanto menyatakan bahwa warga memang banyak menyampaikan kritik maupun permintaan kepada Pemkot Pekalongan tentang upaya penanganan rob. Terkadang diakui Darwanto, warga memberikan kritik yang keras atau langkah yang 'aneh'. Untuk itu ingin mengajak warga terdampak rob untuk kembali bersabar dan tidak melakukan langkah-langkah yang aneh lagi.
"Mungkin kami dulu terlalu keras. Tapi insya Allah setelah ini kami tidak berbuat yang aneh-aneh lagi ketika masukan kami sudah didengar. Kami ingin memperbaiki hubungan ini, antara warga dan Pemkot Pekalongan agar dapat berbicara bersama. Sehingga penanganan rob akan lebih baik lagi. Kami berterima kasih upaya-upaya yang dilakukan Pemkot untuk penanganan rob ini sudah sangat baik," tutur Darwanto.
Selain masalah penanganan rob, dalam kesempatan itu ia juga mengusulkan terkait penanganan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
Darwanto menyatakan, besaran anggaran rehab RTLH yang selama ini diberikan dari pos APBD Kota Pekalongan terbilang masih kecil. Apalagi jika diberikan untuk penanganana RTLH di wilayah utara, khususnya di wilayah terdampak rob.
"Dengan nilai bantuan Rp7,5 juta, warga kembang kempis. Apalagi harus ditambah biaya swadaya untuk tukang, dan biaya lain yang harus dikeluarkan secara pribadi. Kami senang sudah dibantu. Namun kalau bisa besaran anggaran ditambah agar benar-benar efektif untuk perbaikan RTLH," usulnya.
Kemudian untuk rumah roboh, Darwanto juga ingin agar Pemkot bisa menyediakan sendiri anggaran khusus untuk penanganan rumah roboh diluar anggaran yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim). Sehingga ketika terjadi musibah rumah roboh, instansi terkait bisa langsung diberikan bantuan tanpa menunggu pencairan dana dari instansi terkait. (nul)
Penulis: M. Ainul Atho' & Redaktur: Abdurrahman
Dilihat: 54
No comments:
Post a Comment