JAKARTA – Tuduhan Amien Rais terhadap Presiden Joko Widodo yang memberikan program sertifikat gratis kepada masyarakat merupakan kebohongan, ditanggapi santai oleh istana.
Istana menegaskan program yang dilakukan secara serentak sejak 2015 itu nyata untuk melindungi masyarakat dari sengketa tanah.
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, program tersebut direalisasikan berdasarkan aspirasi yang masuk dari masyarakat setiap kali kunjungan ke lapangan.
Di mana persoalan sengketa tanah banyak terjadi di daerah, akibat tidak adanya sertifikat yang dimiliki masyarakat.
Dengan adanya bukti legal sertifikat, harapannya bisa dijadikan pijakan warga.
"Jadi sama sekali ini program nyata, bukan kibulan. Jadi Mungkin perlu ditanya balik ke Amien Rais definisi ngibul itu apa," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3).
Johan sendiri merasa tidak aneh dengan yang disampaikan mantan Ketua MPR itu.
Mengingat selama ini, mantan ketum PAN itu kerap menyampaikan kritik yang menurutnya tidak berdasar. "Kan dia selalu komentar-komentar yang kadang menurut saya enggak jelas," imbuhnya.
Namun demikian, mantan Juru Bicara KPK itu memastikan, pihak istana tidak akan mempersoalan hal itu ke ranah hukum. Meski Amien Rais kerap melakukannya, presiden merasa tidak perlu bertindak represif.
"Saya kira tidak sampai situ (laporan). Bahwa ada statemen Pak Amien begitu, ya itu hanya Pak Amien," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan pernyataan Amien Rais.
Menurut Luhut, perkataan tersebut sebagai hal yang mengada-ada. Jika berniat, dia bisa saja membalas dan mempersoalkan statement tersebut.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah dan pendukungnya untuk tidak berlebihan menyikapi pernyataan Amien Rais. Sebab, substansinya, apa yang disampaikan tokoh reformasi itu sebagai masukan
Jika marah dan mengancam, dia justru menilai aneh. "Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan di balik program itu," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
Saleh berharap, bukan hanya menunjukkan pembagian sertifikat tanah, pemerintah semestinya memperhatikan warga yang tidak memiliki tanah.
"Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah," imbuhnya. (far)
No comments:
Post a Comment