Keputusan Mendagri membuka peluang bagi jenderal polisi aktif sebagai penjabat (Pj) gubernur saat Pilkada Serentak 2018 cukup mengejutkan. Sebagian pihak mempertanyakan keputusan itu karena masih ada pejabat Kemendagri yang bisa menjabat Pj Gubernur.
Ketua MPR Zuklifli Hasan termasuk yang kaget ketika diminta tanggapan mengenai rencana mendagri tersebut. "Polisi? Dari Kemendagri dong Pj-nya," kata Zulkifli usai mengisi sosialisasi empat pilar di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1)
Baca Juga :
Zulkifli menambahkan, menjelang tahun politik ini, Presiden Jokowi diharapkan tidak membuat kebijakan yang aneh, karena menurutnya dapat menyebabkan kerugian bagi Jokowi sendiri.
"Ini kan tahun politik, mau Pilpres, Pak Jokowi sangat dicintai rakyat. Kalau kebijakan aneh-aneh kan nanti merugikan Presiden kita yang sudah begitu bagus, begitu pun di tengah-tengah rakyat. Saya kan pendukung Pak Presiden, kurang tepat, karena ini politik kan. Kalau semua dipolitisir kan susah kita," tuturnya.
Zulkifli mengatakan pengusulan Pati Polri sebagai Pj Gubernur di Sumut dan Jabar, bisa menyebabkan legitimasi pemerintahan menjadi turun.
"Menurut saya tahun politik begini, nanti kan kurang legitimate. Kan ada dari Kemendagri dari mana-mana. Itu saya kira," tutup Zulkifli.
No comments:
Post a Comment