Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung juga ikut berkomentar dengan wacana Kemendagri tersebut. Menurut dia, kebijakan Tjahjo Kumolo agak janggal jika alasan menaruh dua Pati (Perwira Tinggi) Polri untuk keamanan Pilkada serentak.
"Menurut saya yah, kan kita sudah punya Kapolda. Apakah Kapolda Sumut dianggap tidak mampu mengamankan Pilgub, sehingga perlu dilengkapi jenderal lainnya untuk mengamankan Pilgub. Kan aneh sekali," tukas Martin yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Partai NasDem Sumut, Minggu (28/1).
Dia berpendapat, seharusnya Plt Gubernur Sumut dan Jawa Barat ditunjuk dari lingkungan Kemendagri. Berkaca dari Pilgub DKI Jakarta yang juga rawan konflik, saat itu Mendagri menunjuk Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Sumarsono untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Karena alasannya rawan konflik, sementara kita punya Kapolda. Kan fungsi Kapolda mengamankan. Kalau melihat DKI waktu itu rawan konflik. Toh Plt-nya juga sipil," ujar dia.
Martin meyakini betul kalau Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mampu mengamankan Pilkada serentak di Sumatera Utara. Sehingga, tidak perlu ada jenderal yang dijadikan Penjabat Gubernur Sumut yang masih dijabat Tengku Erry Nuradi hingga Juni 2018 nanti.
"Kita mendukung tugas kepolisian. Kami yakin Kapolda Sumut memiliki kemampuan yang baik untuk mengamankan pilkada dan pilgub. Kenapa kita harus meragukan kemampuan Pak Kapolda," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan kebijakan menunjuk dua Pati Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, mengisi masa lowong sebelum gubernur definitif terpilih.
Untuk di Jawa Barat ditunjuk Asisisten Operasi Mabes Polri Irjen M Iriawan. Sedangkan di Sumut ditunjuk Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.
(pra/JPC)
No comments:
Post a Comment