Moeldoko Minta TNI Dikritik jika Tak Netral di Pilkada dan Pemilu

 JAKARTA, iNews.id – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta masyarakat agar mengkritik jika ada indikasi ketidaknetralan TNI.

Meski begitu, dia sendiri tidak meragukan netralitas TNI dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Kalau ada pimpinan TNI yang aneh-aneh, segera saja kritisi agar tidak bablas," kata Moeldoko saat menghadiri seminar nasional Pilkada Damai 2018 di Gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Moeldoko mengingatkan saat ini adalah era keterbukaan. Karena itu, siapa pun bisa mengkritisi TNI dan sebaliknya TNI harus siap dikritisi oleh pihak luar. Menurutnya, sepanjang pimpinan itu tak taat terhadap asas memang harus dikoreksi.

"Waktu saya jadi panglima TNI, teman-teman prajurit saya, saya siapkan untuk itu. Saya siapkan untuk bisa menerima koreksi dari orang luar agar kita menjadi warga negara yang semakin dewasa," pungkasnya.

Moeldoko pun mengenang kondisi masyarakat pada pemilihan umum 2014, saat dia masih menjabat Panglima TNI. Di mana saat itu kondisi negara kurang baik dan netralitas TNI dipertanyakan.

"Masyarakat seolah terpecah menjadi dua kubu akibat hanya ada dua calon presiden yang bertarung, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Terlebih salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, merupakan pensiunan jenderal TNI," kata Moeldoko.

Dia mengatakan, saat itu dia berpesan pada semua prajurit TNI agar jangan mau dipengaruhi. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan bahwa TNI tidak netral.

"Ini pesan untuk ke luar dan ke dalam. Bahwa TNI tidak bisa dipengaruhi siapapun. Kalian jangan macam-macam ya prajurit. Kalau macam-macam, leher kamu saya gorok. Kira-kira begitu," ujar Moeldoko.

Moeldoko menuturkan, momen pemilu seharusnya dinikmati dan jangan berpikir berlebihan. Sebab, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah merupakan agenda politik yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Semua menginginkan pemilu berjalan dengan damai dan tidak berdarah-darah. Jadi pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang tanpa kecurangan. Diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan jujur, diawasi baik oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan hasilnya diterima semua pihak," tuturnya.

Editor : Azhar Azis

Let's block ads! (Why?)