
Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPD PDIP Kalbar sekaligus Ketua Tim Pemenangan Karol-Gidot, Cornelis mengaku bersyukur bakal pasangan calon (bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot lolos pendaftaran syarat pencalonan.
"Yang jelas hari ini kita bersyukur. Berterimakasih kepada Tuhan, KPU, masyarakat, pendukung dan wartawan. Karena sekali jalan kita beres. Ini karena kita sungguh-sungguh. Sehingga apa yang menjadi ketentuan di KPU kita jalankan. Biarpun ndak tidur. Strategi dan lain-lain nanti kita ambil langkah selanjutnya," ungkapnya usai pendaftaran di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak, Rabu (10/1/2018) sore.
(Baca: IAIN Pontianak Peroleh Peringkat Ketiga Keterbukaan Informasi Publik )
Cornelis menambahkan persyaratan-persyaratan memang harus dipenuhi sebagai syarat bertarung. Cornelis menambahkan Karol-Gidot diusung oleh tiga partai diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Total jumlah kursi yakni 27 kursi terdiri dari 15 kursi PDIP, 9 kursi Partai Demokrat dan 3 kursi PKPI. Tidak hanya itu, Partai Perindo juga menjadi pendukung.
"Bertarung itukan kita harus siapkan berkas syarat-syaratnya. Sekarang syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Tinggal kita pemeriksaan kesehatan. Selesai pemeriksaan kesehatan lolos, itu baru atur strategi. Sementara ini kita biasa-biasa saja. Setelah semua pasti, baru susun strategi langkah-langkah apa," terangnya.
Cornelis mengatakan masalah sengit atau tidak sengitnya pelaksanan Pemilukada adalah hal yang biasa. Kendati demikian, ia menambahkan pelaksanan Pemilukada selama ini dibuktikan berjalan lancar dan aman.
"Saya Pemilukada secara langsung itu kan pertama. Ya, Gubernur pertama. Orang punya prediksi macam-macam, namun nyatanya kan tidak macam-macam," imbuhnya.
(Baca: Pemekaran Kapuas Raya, Ini Kata Karolin Margret Natasa )
Cornelis mengakui Kalbar merupakan daerah sangat strategis. Wilayah darat Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah laut juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.
"Sekarang kita harus berpikir global dan komprehensif. Apalagi jalur perbatasan kita panjang. Kita tidak hanya berpikir Pontianak saja. Selanjutnya kita bisa bekerjasama dengan masyarakat. Bekerjasama dengan para Bupati dan Wali kota. Yang tidak kalah harus dilakukan adalah kerjasama dengan Pemerintah Pusat," timpalnya.
Cornelis menegaskan jika tidak ada kepercayaan dari Pemerintah Pusat, kita tidak boleh bermimpi dapat apa-apa.
"Kita punya program tidak usah muluk-muluk. Yang bisa jadi tanggung jawab dan kewenangan yang ada pada Gubernur saja. Jangan mimpi aneh-aneh. Kita kerjakan yang nyata, mudah dan menjadi wewenang Gubernur. Jangan janji kosong yang bukan wewenang kita ngomong," jelasnya.
Ia memberikan contoh soal yakni masalah perbatasan dimana Border sudah berkondisi baik dan cantik, misalnya Badau, Entikong dan Aruk. Kendati sudah bagus, tapi belum bisa berlangsung kegiatan ekspor-impor di jalur itu.
"Ini kan bukan kewenangan gubernur. Ini kewenangan kepala pemerintahan di sana, jadi Perdana Menteri dan Presiden. Itu namanya hubungan bilateral. Kalau kedua kepala negara sudah sepakat bisa berjalan. Kalau kita janji nanti akan begini-begini, itu ngawur. Kita tidak boleh membodohi rakyat. Kalau kata rakyat istilahnye merampot jak die tu," tukasnya.
No comments:
Post a Comment