Joko Widodo, Wiranto dan Oesman Sapta Odang (akurat)
intelijen – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura yang digelar di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur (18/01) memutuskan memberhentikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai Hanura, dan memutuskan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai penggantinya.
Terkait Munaslub kubu "Ambhara" ini, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, melalui pesan Whatsapp "mendukung" hasil Munaslub Ambhara. Padahal sebelumnya, kepada OSO, Wiranto menegaskan tidak ada Munaslub.
Pangamat politik Muhammad AS Hikam menyoal sikap "Aneh" Wiranto itu. "Yang paling aneh adalah sikap Pak Wiranto. Kepada OSO, konon, beliau bilang tidak ada munaslub. Tapi kepada kubu Ambhara, lha kok malah seperti 'mendukung'? Iki jan-jane piye?" tulis AS Hikam di akun Twitter @mashikam.
AS Hikam juga mengecam Munaslub Ambhara, yang menjadi ajang "buka-bukaan" laku 'lancung' elit Hanura. "Masya Allah! Forum Munaslub Hanur kubu 'Ambhara' jadi ajang buka-bukaan laku lancung elit partai. Dimana kesantunan politik mereka? Amboi!" tanya @mashikam.
Dukungan Wiranto kepada Munaslub Ambhara disampaikan Wiranto di akun @wiranto1947. "Untuk itu saya legawa dan akan mendukung sepenuhnya Partai Hanura dipimpin orang-orang yang berkualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal, melalui proses konstitusi Partai Hanura," demikian salah satu pernyataan @wiranto1947.
Padahal sebelumnya, di Kompleks Istana Presiden (17/01) kepada awak media Wiranto menegaskan tidak ada Munaslub untuk menyelesaikan kisruh internal Hanura. "Tidak ada. Kami akan lakukan evaluasi. Tidak ada itu istilah Munaslub," ujar Wiranto.
Seperti diungkapkan Wasekjen Hanura versi Munaslub Ambhara, Dadang Rusdiana, puncak ketidakpuasan kader Hanura pada OSO adalah permintaan mahar yang diminta OSO kepada kader yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Menurut Dadang, ketidakpuasan para kader terhadap kepemimpinan Osman Sapta Odang telah sejak lama. Pilkada 2018 merupakan puncak mereka untuk menyatakan mosi tidak percaya. Pada Pilkada 2018, para kader yang ingin mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, juga dimintai uang mahar agar dapat keluar rekomendasi.
No comments:
Post a Comment