FAJAR.CO.ID — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto angkat bicara mengenai langkah tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel mengusut dugaan praktik korupsi pengadaan pohon ketapang.
Menurut Danny, sapaannya, ada yang aneh pada langkah yang diambil Tipikor Polda Sulsel, meskipun dia mendukung sepenuhnya upaya aparat memberantas korupsi.
"Saya pertama mendukung usaha Kapolda untuk penegakan hukum soal korupsi, saya dukung. Kalau memanggil tidak masalah, walaupun memang ada keanehan-keanehan. Saya sudah masuk proses pilkada, biasanya ada mengatakan tidak boleh sebenarnya. Nanti ada kesan di-kriminalisasi. Kemudian kalo saya lihat di online itu kasus ketapang kencana," ujar Danny disela acara Dialog Akhir Tahun di salah satu warung kopi di Makassar, Jumat (29/12/17).
Lebih jauh, menurutnya, kewenangan dalam menentukan bersalah atau tidak bersalah seseorang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ketapang kencana tengah diperiksa oleh BPK, dan BPK tidak menemukan di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), yang saya heran itu. Biasanya dalam undang-undang, yang punya wewenang dalam menentukan hak bersalah atau tidak dalam audit itu adalah BPK," tambahnya.
"Tapi, insya Allah kepolisian akan menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan tidak memihak dalam politik," tuntas wali kota. (sul/fajar)
No comments:
Post a Comment