JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai pro kontra pemutaran film 'Pengkhianatan G30S/PKI' tak perlu terjadi lagi. Hal ini karena pemerintah sejak awal sudah tegas melarang ideologi komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk hidup di Indonesia, seperti yang termaktub dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
"Jadi, tidak perlu ada sinisme terhadap rencana pemutaran film tersebut. Kalau memang ada fakta lain yang memiliki dasar kesejarahan yang tepat, maka justru bisa disempurnakan," kata Romahurmuziy (Romi) saat dihubungi, Selasa (19/9/2017).
BERITA REKOMENDASI
(Baca Juga: Pemutaran Film G30S PKI, Panglima TNI: Jangan Sampai Kejadian Lama Terulang Kembali!)
Menurut Romi, pihak-pihak yang selama ini menganggap ada pemutarbalikan fakta dalam film itu, seharusnya bisa ikut menyempurnakan filmnya. Apalagi, saat ini masyarakat hidup di alam demokrasi, sehingga tidak perlu melarang pemutaran film tersebut.
"Kecuali memang secara historis dan normatif memang terlarang seperti penyebaran, penghidupan maupun diseminasi dari padaham marxisme, leninisme dan komunisme. Bagaimanapun, PPP tidak bisa memastikan komunisme di Indonesia sudah benar-benar mati," ujar Romi.
Romi menilai agak aneh bila menginginkan komunisme hidup kembali di Indonesia. Pasalnya beberapa negara di dunia seperti Kuba, Korea Utara dan China, yang masih menganut sistem komunisme telah memodifikasinya agar bisa bertahan.
"Namun, komunisme sudah bangkrut di banyak negara. Sehingga, agak aneh bila masih ada yang mau menghidup-hidupkan komunisme di Indonesia," jelasnya.
(Baca Juga: Jokowi: Perlu Dibuat Film G30S PKI yang Kekinian)
Meski begitu, Romi tetap meminta semua pihak mewaspadai komunisme hidup lagi. Hal ini karena sejarah PKI yang banyak melukai masyarakat Indonesia karena berkali-kali melakukan pemberontakan kala itu.
Bahkan, lanjut Romi sebelum republik ini berdiri, PKI sudah memberontak bukan hanya kepada pemerintah RI, melainkan juga sejak zaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu, pemutaran film tersebut seharusnya justru diapresiasi. Sebab, bisa dianggap sebagai ikhtiar untuk mengingatkan kembali bangsa ini atas kekejaman PKI.
"Namun kita jangan terlarut dalam romantisme kesejarahan dan membawa suasana pertikaian masa lalu ke masa kini. Kalau hal itu yang dilakukan, maka kita akan sulit move on," tukasnya.
(kha)
No comments:
Post a Comment