JAKARTA, JITUNEWS.COM - Perwakilan korban penipuan First Travel mendatangi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI, Kamis (28/9/2017). Kedatangan mereka bertujuan untuk mendiskusikan kejelasan nasib puluhan ribu jemaah First Travel yang gagal berangkat lantaran uangnya raib ditilep Bos First Travel, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman.
Politisi PDIP: Yang Pasti Kita TIdak Mendukung Calon Perseorangan
Sejumlah perwakilan korban itu didampingi kuasa hukumnya dari Advokat Pro Rakyat. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah menilai Menteri Agama Lukman Hakim lalai mengawasi travel umrah bermasalah. Karena itu, Riesqi akan mengeluarkan somasi terhadap Menteri Agama.
"Saya ingin menyampaikan somasi terbuka untuk Kemenag," kata Riesqi.
Rombongan diterima oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Menanggapi sejumlah keterangan yang disampaikan perwakilan, Yandri menegaskan pihaknya akan membuat surat tugas kepada anggota mereka di Komisi III dan Komisi VIII seperti Muslim Ayub atau Daeng Muhammad untuk menghadiri sidang PKPU di PN Jakpus.
"Saya akan buat surat tugas untuk komisi III dan kom VIII harus hadir datang ke sana. Bisa Muslim bisa Daeng, pokoknya nanti ada kita," tandas Yandri, Kamis (28/9/2017).
Yandri mengatakan, Fraksi PAN mendukung langkah jemaah First Travel yang menjadi korban penipuan untuk mensomasi Kementerian Agama. Ia juga memberi catatan kritis terhadap kinerja Kemenag yang dinilainya lalai dalam mengawasi operasionalisasi agen-agen travel umroh yang bermasalah.
Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas
Yandri bahkan menyebut, dengan kasus ini, Lukman seharusnya diganti dari kursi Menteri Agama.
"Saya kira penting dan saya setuju bahwa teman teman memberikan itu bukan untuk bisnis kan. Itu kan investasi akhirat bukan investasi dunia, ya cara mencarinya tentu di dunia. Saya kira ini perlu kepedulian dari Depag. Dari Pak Ade kalau dirjen ngomong begitu itu tidak pantas dan Pak menteri harus ganti," katanya.
Selain menyinggung kinerja Kemenag, Yandri juga meyebut Presiden Joko Widodo perlu turun tangan mengurus masalah First Travel itu.
"Kalau semua salah jemaah dan First Travel apa fungsi Kemenag. Oleh karena itu, menurut saya Jokowi turun tangan. Kalau enggak becus Menag diganti atau apalah sehingga korban-korban seperti ini tidak terulang lagi," tukasnya.
"Meyakini uang force travel itu masih ada minta PPTK untuk menyisir. Nah kekurangan untuk mau berangkat umroh ini bisa dikumpulkan dari masyarakat tapi ini butuh kepastian kesepakatan pemerintah dan DPR," imbuhnya.
Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi
No comments:
Post a Comment