
Penataan jalur pedestrian. (Antara)
Jakarta - Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro, menilai bahwa trotoar yang layak takkan pernah ada bila pemerintah masih menomorsatukan penyediaan fasilitas transportasi pribadi dibanding fasilitas umum.
Bagi Nizar Zahro, keberadaan trotoar tidak bisa dilihat sepenggal-sepenggal namun harus secara utuh. Trotoar merupakan bagian dari sistem transportasi secara komprehensif. Jika sarana dan prasarana transportasi publik masih amburadul, maka jangan harap akan ditemukan trotoar yang layak.
Di kota-kota Indonesia, transportasi publik belum mendapatkan perlakuan yang istimewa. Terkesan keberadaan transportasi publik hanya diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah sehingga penyediaannya pun ala kadarnya.
Dia menilai, selama ini, Pemerintah masih menjadikan pengguna kendaraan pribadi sebagai prioritas utama. "Makanya, tidak aneh di kota-kota besar, pembangunan infrastruktur lebih berorientasi untuk memanjakan pengguna kendaraan pribadi, seperti pelebaran jalan, pembangunan flyover, underpass dan lain-lain," jelas Nizar Zahro, Minggu (27/8).
Selama pemerintah masih menomorsatukan fasilitas infrastruktur untuk kendaraan pribadi, tegas Nizar, maka jangan berharap akan adanya trotoar yang layak. Karena trotoar yang layak baru akan terwujud jika transportasi publik menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, bila menginginkan trotoar yang layak, maka alokasi pembangunan harus dialihkan kepada pembangunan sarana transportasi publik. Karena masyarakat baru akan beralih ke transportasi publik jika seluruh sarana dan prasananya sudah memadai. Nah, dalam konteks itu, Nizar menilai bahwa untuk saat ini, kondisinya masih memprihatinkan, sehingga masyarakat masih berpretensi menggunakan kendaraan pribadi.
"Maka tidak aneh jika ada yang merasa pengguna trotoar merasa menjadi masyarakat kelas dua. Persepsi tersebut tidak sepenuhnya salah, karena memang faktanya pemerintah belum memberikan perhatian yang layak," kata dia.
Berdasarkan pengamatannya, karut-marut trotoar mulai dari kooptasi untuk pengendara atau parkir sepeda motor, kooptasi untuk utilitas seperti tiang listrik dan telepon, hingga dikooptasi oleh pedagang kaki lima. Hal itu, menurut dia, adalah akibat dari kurang pedulinya pemerintah terhadap trotoar.
Untuk merubahnya dan untuk mewujudkan trotoar yang manusiawi, Nizar Zahro menilai tidak ada jalan lain selain menjadikan pembangunan transportasi publik sebagai prioritas utama. Ke depan, perspektif membangun trotoar harus sama halnya dengan membangun jalan protokol. Artinua, dia dikerjakan sebaik dan selayak mungkin. Peraturan di trotoar pun harus ditegakkan sebagaimana di jalan protokol.
"Saya berdoa sekali pemerintah segera mampu menghadirkan transportasi publik yang layak. Karena jika sudah ada transportasi publik yang layak, maka masyarakat akan bersedia meninggalkan kendaraan pribadinya. Di situlah nanti masyarakat akan mulai terlatih berjalan kaki di trotoar yang layak," bebernya.
Diingatkannya juga, pembangunan sarana dan prasarana transportasi haruslah dari titik pemukiman penduduk ke titik awal transportasi publik. Harus ada kendaraan pengumpan yang murah dan layak.
"Diharapkan berjalan kaki di trotoar segera menjadi budaya bangsa Indonesia, daripada stress akibat bermacet ria, lebih baik berjalan kaki sambil berolahraga," tandasnya.
Sumber: BeritaSatu.com
No comments:
Post a Comment