Senior Dilarang Jadi Mentor Siswa Baru

foto: istimewa

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Masa Orientasi Siswa (MOS) di awal tahun ajaran baru kini dihilangkan. Sebagai gantinya akan diisi dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) mulai Senin (17/7) mendatang. Dalam PLS tidak diperbolehkan adanya perploncoan. Selain itu siswa senior dilarang menjadi mentor siswa baru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wonogiri, Siswanto menerangkan, substansi PLS adalah pengenalan lingkungan sekolah secara wajar atau tidak aneh-aneh.

"Tidak boleh lagi ada kegiatan yang aneh-aneh. Apalagi mencari dan memakai alat atau benda yang bukan-bukan. Seperti mencari botol minuman dengan merk tertentu dan bentuk tertentu yang justru menyulitkan siswa baru," terangnya, kemarin.

Kegiatan berbau perploncoan tersebut kini dihilangkan. Karena selama ini ternyata tidak berdampak positif bagi siswa mau pun lingkungan sekolah. Oleh karenanya, PLS akan diisi dengan materi penguatan pendidikan karakter, tata krama, wawasan wiyata mandala, adab dan tata tertib sekolah.

"Tata krama bersekolah misalnya mencium tangan ketika bertemu guru. Adab bersekolah mungkin berbeda di setiap tingkatan. Tetapi yang terpenting adalah menciptakan hubungan harmonis antara guru dan murid," katanya.

Seluruh kegiatan PLS harus ditangani langsung oleh guru. Ada pun senior dilarang menjadi mentor bagi siswa baru. Senior hanya boleh membantu guru dalam kegiatan PLS. Apabila ada sekolah yang membiarkan kegiatan perploncoan, pihaknya akan memberi sanksi.

"Yang melanggar akan kami panggil, baik sekolah negeri mau pun swasta," ujarnya.

Di sisi lain, menanggapi kebijakan pemerintah pusat mengenai lima hari sekolah, Bupati berpendapat dibutuhkannya persiapan instrumen dan infrastruktur yang memadai terlebih dahulu. Sebab, banyak sekolah yang berada di daerah pelosok. Sehingga memerlukan berbagai faktor pendukung kebijakan tersebut.

Selain itu, kemampuan siswa dan sarana transportasi perlu dipertimbangkan secara seksama. Oleh karenanya, dia belum menerapkan kebijakan lima hari sekolah di wilayahnya.

"Kebijakan membutuhkan ruang sosialisasi terlebih dahulu, dari situ kami dapat melihat respons dari masyarakat. Kemudian bisa memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan," terangnya.
(Khalid Yogi/CN40/SM Network)

Let's block ads! (Why?)