FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Selain pemberlakuan sekolah lima hari dalam sepekan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, juga bakal menghapus pelajaran Agama di sekolah. Sontak, kebijakan tersebut menuai kritikan.
Karena kebijakan-kebijakan tersebut, Mendikbud dianggap semakin aneh.
"Tambah aneh! Pendidikan agama merupakan kurikulum yang wajib diajarkan di sekolah," jawan Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati kepada JPNN, Selasa (13/6/2017).
Beberapa jam sebelumnya, Mendikbud, Muhadjir Effendy, menyampaikan wacana penghapusan pelajaran Agama di sekolah saat menghadiri Rapat Kerja Komisi X DPR RI. Hal ini pun mengagetkan para Anggota Komisi X DPR.
Muhadjir beralasan, nilai agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di madrasah diniyah, masjid, pura, atau gereja. Atau bisa juga, guru-guru di TPA atau madrasah diniyah, datang ke sekolah memberikan pelajaran Agama.
"Kalau sudah dapat pelajaran Agama di luar kelas, otomatis siswa tidak perlu lagi dapat pendidikan agama di dalam kelas. Nanti, akan kami atur teknisnya, agar pendidikan agama yang didapat di luar kelas, atau sekolah itu disinkronkan dengan kurikulum," beber Muhadjir.
Terkait sekolah lima hari dalam sepekan, Muhadjir mengatakan, "Sekolah lima hari itu tidak sepenuhnya berada di sekolah. Guru dan siswa hanya berada di dalam kelas beberapa jam. Selebihnya di luar kelas atau sekolah."
Kebijakan lima hari sekolah yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli mendatang juga disambut penolakan dari Fraksi PPP, sebab kebijakan tersebut tak ubahnya seperti wacana full day school yang pernah menjadi polemik, apalagi ditambah dengan menghapus pelajaran Agama di sekolah.
"PPP menolak (penghapusan itu). Selain bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas, juga UUD," pungkas Reni Marlinawati, Anggota Komisi X DPR yang merupakan Ketua Fraksi PPP. (fat-esy/jpnn/fajar)
No comments:
Post a Comment