ANEH..!! Uang Pas-pasan, tapi Tetap Terima Pegawai

PROKAL.CO, SANGATTA – Jumlah tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di Kutim disebut semakin banyak jumlahnya. Isu miring yang terus beredar di masyarakat itu karena ada unsur politik. Janji politik kepala daerah. Namun, pemkab menyatakan hal tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap pekerja yang statusnya tidak jelas.

Dari data terakhir Kaltim Post yakni Desember 2016, jumlah TK2D mencapai 6.030 orang. Saat ini, jumlahnya diperkirakan terus meningkat.

Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, tidak ada yang memerhatikan pegawai honorer di pelosok Kutim. Dengan status pekerjaan yang tanpa ada kejelasan, pemkab menginginkan penambahan TK2D untuk memperjelas status mereka, terutama pekerja di bidang kesehatan dan pendidikan.

"Jika jadi TK2D, pegawai memiliki kejelasan," imbuhnya, beberapa waktu lalu.

Ismunandar menjawab dengan optimistis ketika ditanya mengenai keuangan pemerintah yang defisit serta penggajian TK2D. "Kenapa tidak? Bisa dianggarkan gajinya dari APBD. Saya memberikan penghargaan kepada mereka. Soalnya, tak sedikit pekerja berstatus honor dalam jangka waktu panjang. Bila ditingkatkan menjadi TK2D, maka menyenangkan hatinya," ucapnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kutim Zainuddin Aspan menyatakan, pemkab mengupayakan sumber daya manusia (SDM). "Sebab, kalau mereka (TK2D) tidak diakomodasi pemkab, siapa yang bersedia? Itu menekan angka pengangguran dan meningkatkan roda pembangunan dan pemerintahan daerah," paparnya.

Dia menerangkan, pos anggaran telah tersedia untuk gaji TK2D. Dia menyebut, jumlah TK2D mencapai 6.000 lebih. Rata-rata menerima gaji dengan angka pasti. Pekerja yang berstatus sarjana mendapat Rp 1,2 juta per bulan sedangkan lulusan SMA atau sederajat memperoleh Rp 900 ribu per bulan.

"Jumlahnya disesuaikan antara besaran APBD dengan jumlah mereka (TK2D). Apalagi bila ada yang memiliki skill dan pengetahuan yang baik, terutama profesi seperti guru, penyuluh, bidan desa, itu diutamakan. Sebab, perannya paling penting untuk di pelosok Kutim," ulasnya.

Dia menegaskan, membeludaknya jumlah TK2D itu tidak ada unsur politik. "Saya sebagai kepala BKD sangat memahami itu. Ada guru yang 11 tahun tidak memiliki SK. Makanya mereka dihargai (menjadi TK2D). Bupati sangat peduli," ucapnya.   (mon/ica/k16)

Let's block ads! (Why?)