Ancam Tarik Diri dari Pembahasan RUU Pemilu, Demokrat Nilai Sikap Pemerintah Aneh

JAKARTA - Partai Demokrat menganggap aneh sikap yang ditunjukkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengancam menarik diri dari pembahasan dan lebih menggunakan UU Pemilu yang lama plus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bila Pansus tak jua menemui kesepakatan terkait lima isu krusial.

Dari lima isu krusial itu, pemerintah tetap bersikukuh dengan sikapnya yang ingin ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di angka 20%-25%. "Sikap Pemerintah yang bersikukuh dalam RUU Pemilu untuk Presidential Treshold mencapai 20% dengan dasar Pemilu legislatif 2014, dapat dianggap sebagai upaya menghambat demokrasi bahkan mengebiri demokrasi yang telah tumbuh kembang. Ini agak aneh," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari kepada wartawan, Jumat (16/6/2017).

BERITA REKOMENDASI

---

Imelda menambahkan, pemerintah seharusmya menghormati jalannya demokrasi yang dilakukan anggota-anggota Pansus RUU Pemilu, seperti penyampaian argumentasi-argumentasi dari berbagai fraksi terkait sikapnya terhadap presidential threshold.

"Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU Pemilu telah menyampaikan argumentasinya terkait Presidential Threshold," ujar Imelda.

Demokrat sendiri menghendaki Presidential Threshold di angka 0%. Alasan utama yakni pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2019, di mana masyarakat bukan hanya memilih Pemilu legislatif juga Pemilu Presiden .

Demokrat tegas meminta pemerintah untuk tak menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu ini. Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu menginginkan pemerintah bersama DPR mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan lima isu krusial.

"Pemerintah jangan abai soal ini. Dalam demokrasi  selayaknya Pemerintah menghormati Parlemen yang sedang bekerja dan Pansus ini tentu tidak sedang bermain main," tutur Imelda.

"Jangan sampai  Pemerintah kemudian menarik pembahasan RUU Pemilu ini dan kembali pada UU yg lama. Jika itu terjadi, ini namanya kemunduran demokrasi," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)