Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah menilai, dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang menyeret nama sejumlah anggota DPR Periode 2009-2014 adalah hal aneh.
Saat periode kasus ini berlangsung (2010-2011), anggota dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi baru dilantik. Dengan birokrasi yang relatif baru, sangat sulit untuk melakukan kerja sama seperti ini.
"Yang unik, kasus ini terjadi persis ketika periode lalu. Dilantik, mulainya November 2009 itu persis DPR periode lalu awal dilantik dan bisa dibilang Pak Gamawan baru dilantik. Kalau disebut konspirasi bagaimana bisa? Anggota DPR baru dengan menteri baru dan birokrasi langsung bikin kesepakatan? Saya cenderung tidak pakai teori konspirasi, mari dibuka apa yang terjadi," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Senin (13/3).
Dia menambahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 menyatakan tidak ada cacat dalam postur keuangan DPR atau pemerintahan. Lantas, jika kasus ini dibuka pada tahun ini, maka bagaimana dengan hasil audit BPK pada periode sebelumnya?
"Pada 2014 BPK membuat audit, persis di akhir periode DPR dan pemerintahan, bersih. Lima tahun bersih. Ini aneh lima tahun satu periode bersih, di ujung ada kerugian setengah dari proyek. Makanya saya ingin dibuka, angket yang bisa buka itu,"
"Pak Gamawan audit proyek ini paling perfect, melibatkan KPK, LPKPK, polisi, jaksa, kenapa tiba-tiba ada masalah? Ini harus dicari tahu, ada sistem yang rusak, ke KPK atau Kemendagri," kata politisi PKS ini.
Penggunaan hak angket anggota dewan adalah cara untuk mengklarifikasi nama-nama anggota dewan yang disebut masuk dalam proyek yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun dari total keuangan Rp 5,9 trilyun.
"Ini saya lempar idenya (Hak angket), kalau teman-teman (Anggota DPR) berminat silakan. Ini concern nama baik DPR, ini aneh," terang dia.
Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo
No comments:
Post a Comment