Aneh Jika Pemerintah Pusat Tak Total Dukung Semen Indonesia di Rembang

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah pusat seharusnya satu suara mendukung segera beroperasinya pabrik semen di Rembang milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Selain PT SI merupakan BUMN, sejauh ini aksi penolakan telah mengindikasikan berbagai kejanggalan. Salah satunya, tetap beroperasinya kegiatan penambangan batu kapur oleh belasan perusahaan swasta di areal tambang yang berhimpitan dengan areal tambang milik PT Semen Indonesia.

"Jadi sebetulnya ada apa di balik semua ini? Apakah ini murni persaingan bisnis dengan balutan ekologis? Sebab ada fakta, di wilayah yang bakal ditambang Semen Indonesia di Rembang itu, jauh sebelumnya sudah lebih dulu ada perusahaan-perusahaan swasta berbekal izin galian C  yang menambang batu kapur. Kenapa mereka tetap bisa beroperasi sampai sekarang?" kata pengamat kebijakan publik dari Concern Think Thank Institute Djuni Thamrin

Hal itu disampaikan Djuni pada diskusi Forum Wartawan DPR bertema "Industri Semen dan Pelestarian Lingkungan", di Resto Puangoca, Senayan, Jumat (10/3/2017).

Turut menjadi pembicara dalam diskusi itu Dr Budi Sulistijo, pakar engineering geology, hydrogeology, exploration and environmental geology dari ITB. Juga Danang Girindra dari Apindo.

Menurut Djuni Thamrin, hal lain yang terindikasi kejanggalan, tak lain proses hukum terhadap kasus semen Rembang. Pihak Semen Indonesia yang menang di tingkat PTUN dan banding, akhirnya kalah di tingkat Mahkamah Agung.

"Apalagi di PTUN juga terbukti Semen Indonesia menang. Memang kemudian ada novum baru dan digugat ke MA. Novum itu sendiri ternyata bukti-buktinya juga sangat aneh, seperti dukungan dari power rangers atau copet pasar," katanya.

Banyaknya keanehan dalam kasus pabrik semen di Rembang seharusnya dicermati oleh pemerintah pusat. Sebagai pengamat kebijakan publik, Djuni mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat.

"Banyak sekali institusi nasional termasuk Ombudsman yang justru mendukung pihak penolak. Menurut saya mereka tidak lagi melihatnya secara obyektif. Aneh Jika pemerintah pusat tak total mendukung Semen Indonesia di Rembang," katanya.

Djuni menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembela semen Rembang. "Saya bukan pembela semen lho. Saya tidak punya kepentingan apa-apa terhadap semen. Tapi sebagai pembayar pajak kepada negara, saya merasa kalau perusahaan negara dikhianati seperti itu, saya jadi punya kepentingan untuk berbicara. Jika persoalan ini tidak ditangani dengan benar oleh pemerintah, bahkan bisa berpotensi berbelok ke isu SARA," katanya.

Djuni kemudian mengingatkan bahwa Presiden Soekarno dulu pernah mengatakan bahwa Semen Gresik –cikal bakal Semen Indonesia—merupakan alat perjuangan negara yang harus dipertahankan. "Koq sekarang justru diobok-obok?" tanyanya.

Djuni mengingatkan bahwa pabrik semen milik asing banyak bermunculan di Indonesia. Apalagi secara internasional, persaingan untuk menguasai sumber bahan baku semen juga semakin tinggi di negeri ini.

"Lha ini berbahaya kalau kemudian terjadi monopoli asing, semen akan menjadi komoditas yang strategis dibanding sekedar cabe. Apalagi Indonesia dengan Nawa Cita nya Presiden Jokowi sedang gencar membangun infrastuktur di mana-mana," katanya.

Hal lain, negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, atau Vietnam sedang berusaha untuk menyetok semen. Mereka melihat ada kecenderungan akan terjadi kesulitan semen di masa mendatang. Mereka juga butuh untuk pembangunan.

Let's block ads! (Why?)