INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan komisioner panwaslu kota hingga kecamatan, tentang pentingnya pengelolaan anggaran Pilgub DKI sesuai aturan. Kendati pun status pengawas bersifat adhoc, namun harus melakukan pengendalian anggaran.
Apalagi, dana hibah Pilgub DKI juga ada yang dikelola langsung. Bila terdapat masalah, mereka rentan terkena kasus hukum.
"Karena itulah mereka harus melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran dengan baik. Dari pengalaman sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan bisa dipastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bawaslu DKI dan jajarannya," ujar Kabag Pengawasan Internal Bawaslu RI Luhur Pakerti saat sosialisasi Sosialisasi Identifikasi pemeriksaan BPK pada Pilgub DKI, Jumat (6/1).
Adapun pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu, di antaranya SPJ. Serta sejumlah indikator-indakator yang tidak biasa, itu yang dilihat. Dan juga hal yang aneh.
"Misalnya untuk alat tulis kantor, estimasi anggarannya Rp satu juta. Namun terserap Rp satu juta. Itukan aneh. Terserap 100 persen, tanpa ada sisa itu aneh. Sebab itukan estimasi," ujar Luhur.
Ia mengatakan, BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 hal. Yakni pemeriksaan laporan keuangan dan realisasi anggaran. Kedua pemeriksaan ketaatan terhadap kepatuhan undang-undang. Misalnya untuk anggaran bimtek, sesuai tidak. Dan yang ketiga, tentang pengendalian internal.
"Itu juga akan dinilai, misal kantor situasinya berantakan, berkas dimana-mana. Di kantor jarang yang masuk, saat jam kerja," kata Luhur.
Sementara itu, pimpinan Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin mengatakan, sengaja memberikan pemahaman tentang pengelolaan anggaran terhadap panwas kota dan panwascam.
"Sebab, walaupun yang melaksanakan seketariat. Komisioner tetap harus melakukan pengendalian. Jangan sampai melanggar aturan. Kita ingin pilkada tidak hanya sukses penyelenggaraan yang jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia. Tapi juga penyelenggaranya juga harus sukses. Tidak tersangkut kasus hukum," tegas Fachrudin. (dai)
No comments:
Post a Comment