Aneh! Ada Anggaran Jamkesda Rp1,5 Miliar kok Puskesmas Tidak Tahu

Serapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang peruntukannya sebagai Jamkesda baru mencapai angka Rp200 juta dari total Rp1,5 miliar.

BREBES - Serapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang peruntukannya sebagai jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat tidak mampu melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM), baru mencapai angka Rp200 juta dari total anggaran senilai Rp1,5 miliar.

Ternyata, penyebabnya lantaran minimnya sosialisasi, sehingga masyarakat di Kabupaten Brebes tidak mengetahui berlakunya SKTM dalam pelayanan kesehatan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Agus Wahid mengaku penyerapan anggaran Jamkesda masih sedikit dari total anggaran. Sementara anggaran yang bersumber dari APBD yang nilainya mencapai Rp1,5 miliar harus terealisasikan hingga 30 Desember 2016.

"Penyerapan anggaran baru Rp200 juta, meskipun kami sudah mensosialisasikan program jamkesda kepada 17 Puskesmas di Kabupaten Brebes, tapi anggaran masih tersisa banyak. Kalau kami dinilai minim melakukan sosialisasi, kami sudah mensosialisasikannya di puskesmas, tinggal puskesmasnya saja lebih lanjut mensosialisasikannya kepada masyarakat," paparnya, kemarin.

Anom Panuluh, relawan kesehatan (rekan) Indonesia Kabupaten Brebes membantah jika Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi program jamkesda. Ini berdasarkan sidak yang dilakukan Rekan Indonesia di beberapa puskesmas di Kabupaten Brebes.

"Ternyata bukan para perangkat desa di beberapa desa saja yang tidak tahu program jamkesda dengan syarat SKTM yang merupakan program Pemkab Brebes untuk pembiayaan pengobatan masyarakat tidak mampu secara gratis. Mirisnya lagi pegawai puskesmas tidak tahu kalau di Brebes program jamkesda kembali berlaku," katanya.

Menurut Anom, bila petugas medis dan puskesmasnya tidak tahu, bagaimana bisa memberikan rujukan yang merupakan syarat yang berlaku untuk mendapatkan layanan Gratis. Pihaknya khawatir jika tidak disosialisasikan, anggaran Rp1,5 miliar yang disediakan untuk masyarakat tidak mampu, tidak terpakai maksimal.

"Yang jelas saya membantah, kalau Dinas Kesehatan sudah sosialisasi sampai kepuskesmas. Buktinya dari keterangan petugas Puskesmas Kluwut, tiga petugas tidak pernah merasa mendapat sosialisasi. Dan bahkan tidak tahu program Jamkesda. Karena minim dan bahkan hampir tidak ada sosialisasi, masyarakat secara suka rela membantu sosialisasi ke masyarakat lainnya. Bahkan ironis pegawai puskesmas malah mendapatkan sosialisasi dari masyarakat," paparnya.

Anom melanjutkan, pengaduan masyarakat terkait minimnya sosialisasi program Jamkesda juga banyak. Salah satunya yang dialami keluarga pasien di Puskesmas Ketanggungan, Khoirunnisa Al Mahira (30). Dia mengaku, petugas pendaftaran di Puskesmas Ketanggungan sangat kaget ketika dimintai surat rujukan sebagai syarat SKTM.

"Petugas pendaftaran di Puskesmas Ketanggungan awalnya kaget waktu ada orang minta surat rujukan untuk memperoleh SKTM. Tapi setelah petugasnya mengecek di internet ternyata SKTM kembali berlaku. Petugasnya bilang, tidak ada penyuluhan terkait program jamkesda dari Dinas Kesehatan," ceritanya. (fid/zul)

Let's block ads! (Why?)