Skalanews - Politisi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai ada fenomena yang aneh dan lucu dalam dua hari terakhir ini atas penyataan dan Presiden Joko Widodo terkait tuntutan 'Tangkap Ahok' dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Setelah dinanti sekian lama tanggapan dan sikapnya (presiden) mengenai tuntutan 'Tangkap Ahok' atas penistaan agama, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan dan sikapnya," kata Doli dalam rilisnya, Rabu (2/11).
Sebagai Presiden yang terpilih dengan suara dukungan mayoritas, kata Doli, ternyata sikap Presiden Jokowi tidak sesuai harapan dan keinginan sebagian besar masyarakat yang telah menunjukkan sikapnya secara merata hampir di seluruh tanah air.
"Bahkan pernyataan pertamanya justru menyudutkan rencana Aksi Akbar 4 November dengan kalimat (adanya gerakan pemaksaan kehendak dan mengganggu ketertiban umum)," ujar Doli.
"Yang lebih lucu lagi, dua hari ini Pak Presiden mendadak sowan' ke kediaman Pak Prabowo, mengumpulkan seluruh Pemred, dan mengundang MUI, PB NU, dan PP Muhammadiyah ke Istana," lanjutnya.
Menurutnya, apabila langkah yang ditempuh Presiden itu dilakukan untuk meredam Aksi Akbar 4 November, apalagi menghentikan reaksi umat Islam terhadap penistaan agama yang dilakukan Ahok, itu adalah langkah yang keliru.
"Yang dihina bukan pak Prabowo. Yang membuat gerakan 'Tangkap Ahok' me-nasional bukanlah akibat sebaran informasi dari kawan-kawan media, atau provokasi MUI, Ormas Islam, dan elemen masyarakat lainnya seperti yg dituduhkan sekelompok orang," tegasnya.
Namun, lanjut Doli, yang dihina adalah Al-Qur'an, Ulama dan Ummat Islam. Yang meluaskan gerakan itu adalah kesadaran, kedewasaan, dan pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap makna hidup berbangsa dan bernegara.
"Yang di dalamnya ada pengakuan akan kemajemukan, penghormatan terhadap keyakinan dan peribadatannya, mengedepankan etika, sikap saling menghargai dan menghormati, serta hukum yang harus ditegakkan," terangnya.
Menurut Doli, yang dilakukan oleh MUI, serta Ormas Islam, dan juga oleh organisasi umum lainnya saat ini adalah merupakan tanggung jawab mereka sebagai organisasi yang dipercaya masyarakat.
Dengan demikian, seharusnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menyampaikan pernyataan terbuka bahwa siapapun yang melakukan penistaan agama harus diproses secara hukum tanpa terkecuali dan memerintahkan kepada Polri untuk 'Tangkap dan Periksa Ahok'.
"Bukan sibuk melakukan 'lobi sana lobi sini' untuk menghentikan gerakan 'Tangkap Ahok'. Kalau sikap itu terus dipertahankan, tidak bisa disalahkan apabila timbul kesan bahwa Presiden memang benar melindungi Ahok," tandas Doli.(Deddi Bayu/dbs)
No comments:
Post a Comment